alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Komisi I Temukan 8 Honorer Diduga Titipan

TANJUNG– Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan evaluasi terhadap Sekretariat DPRD KLU. Dari hasil evaluasi tersebut, Komisi I menemukan sejumlah honorer diangkat tanpa sepengetahuan ketua DPRD. Honorer tersebut diduga merupakan titipan dari pejabat.

“Ada delapan orang honorer yang diduga titipan,” ungkap Ketua Komisi I DPRD KLU Ardianto usai rapat evaluasi di aula kantor sementara DPRD KLU, kemarin (13/2).

Ia menuturkan, tenaga honorer di Sekretariat DPRD KLU hampir 50 orang. Dari jumlah tersebut diketahui sebanyak delapan orang baru diangkat menjadi tenaga honorer. Kedelapan orang ini tidak dilaporkan pengangkatannya pada DPRD KLU.

“Akibatnya, kedelapan orang ini tidak memiliki SK dan tidak menerima gaji yang sepantasnya,” sambungnya.

Komisi I lantas meminta sekwan memperjuangkan nasib para honorer titipan tersebut. Pasalnya mereka sudah bekerja bertahun-tahun, namun belum menerima apa-apa.

“Kita juga harus perjuangkan hak-hak mereka,” tegasnya.

Ia mengatakan, sistem kerja pegawai di DPRD harus dibenahi. Termasuk sistem pelayanan terhadap anggota DPRD. “Tugas para staf DPRD ini harus dimaksimalkan,” tegasnya.

Selain masalah honorer, ada sejumlah persoalan lain yang disoroti Komisi I. Salah satunya terkait pelaksanaan peraturan tentang tata tertib DPRD. Pihak sekretariat harus turut memfasilitasi agar tata tertib yang telah ditetapkan dijalankan dengan baik.

“Kami juga menyoroti rekomendasi komisi yang tidak ditindaklanjuti oleh sekertariat maupun pimpinan. Padahal untuk menuangkan itu komisi banyak energi yang dikeluarkan,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD KLU Muldani meminta permasalahan delapan honorer itu bisa dipikir secara bersama. Ia ingin hal tersebut tidak hanya dibebankan pada sekretariat saja. Jika sudah ada kesepakatan, ia mengajak untuk memperjuangkan dan memfasilitasi bersama.

“Saya siap, tapi kita perjuangkan bersama-sama,” pungkasnya. (fer/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks