alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Perbaikan Data Anomali Sudah 80 Persen

TANJUNG-Perpanjangan masa transisi rehab rekon berlangsung hingga tanggal 25 Agustus mendatang. Karenanya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus melakukan percepatan pembangunan rumah tahan gempa (RTG). Khususnya perbaikan data anomali sebanyak 32 ribu lebih KK.

“Terkait data anomali  ini, kami sudah melakukan perbaikan hingga mencapai 80 persen,” kata Kepala Pelaksana BPBD KLU Muhadi, kemarin (14/8).

Ia menuturkan, progres perbaikan data anomali ini cukup signifikan. Dari 400 lebih dusun di KLU, kini hanya tingga 49 dusun yang belum melaporkan data anomalinya.

“Mudah-mudahan semua bisa segera masuk, supaya secepatnya data itu bisa clear dan valid,” sambungnya.

Ia melanjutkan,  jika semua data sudah selesai diperbaiki, pihaknya akan segera melakukan rapat pleno dengan mengundang BPKP selaku pendamping pengawasan rehab rekon. Serta, BPK untuk melakukan monitoring.

Berbicara soal dana, Muhadi mengaku jumlahnya masih kurang. Sebab dari 75 ribu lebih data yang diajukan, pengisian buku rekening yang terealisasi sebanyak 41.898 rekening.

“Artinya masih ada kekurangan. Kekurangan itu nanti akan bisa kita ambil dari data yang dobel. Kita input di rekening BPBD dan nanti kita distribusikan dulu sementara. Setelah itu baru kita hitung kekurangannya,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Koordinasi tersebut untuk membahas kaitan percepatan pembangunan RTG untuk masyarakat yang belum menerima dalam SK 22 hingga SK 26.

“Semoga ada informasi positif,” harapnya.

Untuk data anomali ini, kata Muhadi, baru Kecamatan Pemenang yang valid dan clear. Sedangkan kecamatan yang banyak belum valid yakni di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Gangga. Ada lebih dari 18 dusun di Kecamatan Tanjung yang belum menyetorkan data valid ke BPBD. Sementara di Kecamatan Bayan masih sekitar 6 dusun.

“Sisanya di Kecamatan Gangga. Kita sudah menyampaikan melalui camat supaya segera  melakukan klarifikasi,” akunya.

Muhadi mengungkapkan, proses pengajuan data kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Setelah melakukan pleno terhadap data yang divalidasi, kemudian dihitung kembali. Setelah itu, pihaknya diminta untuk klarifikasi langsung di Jakarta oleh BNPB. Baru kemudian akan direview.

“Sebelumnya kita ajukan di BNPB, terus mereka proses langsung keuangannya tanpa di review. Kalau sekarang harus di review dan harus menggunakan data NIK dan KK,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Tim Entri Data Perbaikan BPBD KLU Syamsul Hakim mengatakan banyak kadus yang sudah datang melaporkan data.  Dari 32 ribu data anomali, setelah perbaikan tersisa 8 ribu data.

Terkait data jumlah dusun yang belum melaporkan data warganya, untuk di Gangga sebanyak 17 dusun, Kecamatan Tanjung 17 dusun, Bayan 5 Dusun, Kayangan 10 Dusun. Sehingga totalnya menjadi 49 dusun.

“Sementara di Kecamatan Pemenang sudah fix semua,” pungkasnya. (fer/r4)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks