TANJUNG-Pengelolaan dan aset dermaga Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang diserahterimakan pusat pada Pemerintah KLU, kemarin (15/3).
”Kami serahkan pengelolaan dan asetnya ke pemda,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB Suryadi Jaya Purnama.
Pembangunan Dermaga Gili Air merupakan program pendukung dari pusat. Dilakukan setelah Lombok khususnya Mandalika ditetapkan sebagai prioritas khusus pariwisata. KLU terutama Gili Tramena merupakan penunjang utamanya.
”Insya Allah saya back up, yang terpenting proses perencanaannya terpenuhi,” sambungnya.
Pihaknya di DPR RI memiliki kesepakatan dengan Kementerian PUPR. Setiap program kementerian tersebut harus tuntas dan benar-benar difungsikan. Artinya, program tidak dibiarkan setengah jalan dan tidak menjadi apa-apa. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaatnya.
”Karena banyak sekali program, hanya sedikit mereka dapat bagian dan akhirnya tidak tuntas,” sorot Suryadi.
Gili Tramena sudah menjadi ikon nasional. Sebab itu pihaknya mendukung segala proses pembangunannya. Bahkan standar yang digunakan bukan pembangunan yang biasa saja. Sebab nantinya pembangunan itu akan membawa nama baik Indonesia, NTB, dan Lombok.
”Sebagai anggota DPR RI saya merasa bangga dengan program kita bawa ke sini bisa suskes, baik perencanaan, pembangunan, sampai pemanfaatan,” tandasnya.
Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu mengatakan, pariwisata merupakan salah satu aspek penting di KLU. Sektor ini menjadi kunci utama penopang kemajuan perekonomian daerah. Selain itu, memberikan pengaruh besar bagi kualitas daerah di dunia internasional.
”Sehingga diperlukan upaya pengembangan aspek pariwisata secara menyeluruh,” ujarnya.
Penyerahan pengelolaan Dermaga Gili Air ini dinilainya sebagai terobosan tata kelola pariwisata KLU. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 84 tahun 2021, Gili Tramena ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Fokus pengembangannya berupa pembangunan homestay, perencanaan dan penanganan abrasi pantai, penataan jalan lingkar gili dan PJU, hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Saat ini, kawasan gili masih menghadapi banyak kendala yang memerlukan perhatian bersama. Diantaranya fasilitas kesehatan, transportasi, fasilitas keselamatan, layanan publik, dan fasilitas keamanan.
”Semua hal ini perlu diatensi bersama,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Seksi Wilayah I BPPW NTB Indra Yulirap mengatakan, proses pengerjaan Dermaga Gili Air memakan waktu dua tahun. Awal proses pengerjaannya dilakukan pada 2020 lalu.
”Pesan saya dermaga ini dikelola dengan baik oleh pemda dan masyarakat,”ucapnya.
Mendukung pengelolaan dermaga dengan baik, pihaknya mengharapkan Pemerintah KLU membentuk tim. Sebab bagaimana pun dermaga ini merupakan aset yang harus dijaga.
Kegiatan penataan kawasan Gili Tramena bertujuan menunjang destinasi wisata. Hal ini merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Tidak hanya pelabuhan di Gili Air, pihaknya juga sempat berencana membangun ampiteater di Gili Meno. Pembangunan itu untuk mendukung kegiatan panen garam masyarakat Meno.
”Namun karena persolaan lahan tidak bisa dipaksakan, akhrinya kita ubah untuk perpanjangan jalan di Trawangan, dan itu belum selesai karena keterbatasan dana,” pungkasnya. (fer/r9/*)
