TANJUNG-Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hal itu mencuat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024 di Gili Gaya Galery, kemarin (16/3).
Hal ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif. Tentunya dengan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan penyelesaian permasalahan. ”Serta kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar Plt Kepala Bappeda KLU Gatot Sugihartono.
Dikatakannya, sebanyak 402 usulan masuk dari Musrenbang lima kecamatan. Di antaranya bidang ekonomi dan sumber daya alam (SDA) 83 usulan atau 20,6 persen. Mulai dari usulan alat bantu penangkap ikan, penyediaan alat mesin pertanian, pembangunan lapak UMKM, dan pembangunan sumur bor untuk pertanian. Lalu pelatihan tenaga kerja, peningkatan kapasitas nelayan dan lainnya.
Pada bidang infrastruktur dan kewilayahan ada 241 usulan atau 59,9 persen. Di antaranya usulan rabat Jalan, pembangunan jalan hotmix, pembukaan jalan baru, pembangunan jembatan, pembangunan talud, hingga pembangunan bronjong.
Kemudian di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebanyak 78 usulan atau 19,4 persen. Di antaranya usulan pelatihan untuk kader posyandu/kader lansia/kader juru pemantau jentik. Juga penyediaan PMT bagi balita bemasalah gizi, dan peningkatan kapasitas karang taruna.
Lebih lanjut dikatakan sekretaris Bappeda KLU ini, isu strategis KLU masih kuat pada masalah kemiskinan dan stunting. Berdasarkan data BPS 2022, kemiskinan KLU turun menjadi 25,93 persen dari 27,04 persen. Sedangkan untuk stunting kini sudah turun menjadi 22,94 persen. ”Kita berupaya dengan beberapa inovasi untuk bisa mengejar target nasional 14 persen,” sambungnya.
”Termasuk isu Rehab Rekon akibat bencana 2018 hingga Kabupaten Layak Anak dan lainnya,” imbuh Gatot.
Isu-isu ini menjadi kriteria ditetapkannya KLU sebagai daerah tertinggal. Untuk itu, pemda melakukan sejumlah upaya untuk bisa keluar dari status ini. Di antaranya, upaya peningkatan perekonomian masyarakat dengan mengeksplorasi potensi SDA dan SDM. ”Seperti potensi pertanian, perkebunan, dan lainnya,” katanya.
Pemda KLU juga melakukan beberapa kegiatan pelatihan dan pembinaan baik terhadap kelompok ataupun perorang melalui BLK maupun pembinaan UMKM melalui PLUT.
Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu mengatakan, pada tahun ketiga implementasi RPJMD 2021-2026, KLU masih menghadapi tantangan berat. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap aspek kesehatan dan ekonomi. Namun setelah dicabutnya aturan pembatasan kegiatan masyarakat, memberikan dampak positif atas penurunan angka kemiskinan. ”Berdasarkan data BPS KLU, persentase penurunan penduduk miskin tahun 2022 sebesar 1,11 persen. Kondisi ini kemudian menjadikan angka kemiskinan bertengger pada angka 25,93 persen dari tahun 2021 sebesar 27,04 persen,” jelas Djohan.
Laju pertumbuhan ekonomi di KLU 2022 juga tumbuh positif 3,49 persen. Aspek perekonomian yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor akomodasi dan makan minum dalam aktivitas pariwisata sebesar 34,87 persen. ”Kondisi keuangan daerah kita saat ini mengalami peningkatan karena naiknya PAD dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat,” sambungnya.
Dana Alokasi Umum (DAU) kini difokuskan untuk aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Di samping itu, pemerintah pusat juga telah memberikan sekilas arah penggunaan pendapatan transfer. ”Mengacu pada RKP tahun 2024 dari Bappenas, maka arah pembangunan di KLU tahun depan berfokus pada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Penguatan daya saing usaha dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pelaksanaan pemilu 2024,” jelasnya. (fer/r9)
