TANJUNG-Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebelumnya meminta Pemda mempertimbangkan rencana penyertaan modal untuk BUMD Tata Tunaq Berkah. Meski banyak hal yang harus dibenahi, namun Pemda KLU memutuskan untuk tetap memberikan suntikan dana bagi BUMD tersebut pada 2024 mendatang. ”BUMD ini tetap aktif melakukan kegiatannya,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) KLU Anding Duwi Cahyadi, Kamis (16/3).
Dikatakannya, jumlah penyertaan modal Rp 1 miliar yang diberikan sebelumnya dirasa masih sangat kecil. Pemda KLU seharusnya memberikan penyertaan modal Rp 3 miliar sesuai Perda.
Berdasarkan audit Inspektorat KLU, Anding membenarkan jika perlu ada perbaikan dalam hal pengelolaan administrasi. Namun dirinya merasa para pengurus BUMD ini memerlukan waktu agar bisa lebih cakap dalam pengelolaan administrasinya. ”Kenapa saya bilang begitu karena memang pola yang mereka lakukan tidak sesuai dengan sistem manajemen yang diatur. Itulah yang menjadi bahan evaluasi BUMD dalam rangka memperbaiki sistem di dalamnya,” jelas Anding.
Mantan asisten III Setda KLU ini mengatakan, jika tidak diberikan penyertaan modal, dikhawatirkan justru akan membuat BUMD KLU bangkrut. Namun pemberian penyertaan modal tetap berdasarkan hasil audit Inspektorat.
Mengenai rekomendasi Inspektorat untuk mengkaji rencana pemberian modal ke BUMD, pihaknya akan mengadakan pertemuan. Pertemuan sekaligus pembinaan itu menghadirkan BUMD dan pemilik saham. ”Makanya dari itu nanti bisa kita lihat juga seperti apa kondisinya,” sambungnya.
Jabatan direktur utama BUMD KLU sendiri segera berakhir. Direktur saat ini dikabarkan tidak berniat melanjutkan jabatannya. Hal ini juga menjadi bahan evaluasi dalam rapat pemegang saham nantinya. ”Karena yang lebih tahu posisi ini pemegang saham,” kata Anding.
”Kalau sekarang pengelolaan admistrasinya dianggap kurang cakap, maka nanti akan melakukan evaluasi. Dan hasil rekomendasi Inspektorat ini menjadi kajian dasar juga dalam pembahasan saham nanti,” terangnya.
Beberapa catatan yang harus dibenahi BUMD di antaranya administrasi keuangan, pertanggungjawaban uang ke luar masuk, dan core bisnis yang dijalankan. Pemda KLU menginginkan agar BUMD menjalankan sistem padat karya, bukan padat modal. ”Harapan kami kehadiran BUMD bisa menjadi solusi untuk perkembangan ekonomi di KLU,” tegasnya.
Mengenai munculnya isu dorongan menutup BUMD, Anding menepis hal itu. Mengingat BUMD ini baru berjalan satu tahun, maka dinilai perlu memberikan ruang untuk berkembang. ”Tidak adil rasanya kalau tidak kita berikan ruang kepada mereka,” katanya.
Mengingat eksekutif sepakat memberikan penyertaan modal, dirinya berharap legislatif melakukan hal serupa. Rencananya akan disuntikkan penyertaan modal Rp 1 miliar di 2024 mendatang. ”Mudah-mudahan dewan mau menambah hingga Rp 2 miliar. Memang ini butuh pembahasan khusus,” ujarnya. (fer/r9)
