alexametrics
Sabtu, 25 Juni 2022
Sabtu, 25 Juni 2022

Pemkab KLU Bakal Datangi Kemenkum HAM RI

TANJUNG-Puluhan warga Dusun Lias, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga melakukan hearing bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kemenkum dan HAM NTB, dan mediator Komnas HAM, di aula Kantor Bupati KLU, kemarin (16/5). Pertemuan ini terkait dengan keberadaan sekitar 80 kepala keluarga (KK) di atas lahan seluas 51 hektare milik Kemenkum HAM RI di Dusun Lias.

“Kita berupaya mencari solusi agar puluhan KK tersebut bisa mendapatkan tempat tinggal,” ujar Bupati KLU H Najmul Akhyar usai hearing.

Bupati mengatakan, pihaknya telah mengutus kabag Hukum dan kepala BPBD untuk menghadap Kemenkum HAM RI untuk mengupayakan izin tinggal, meski bersifat sementara. Yang terpenting saat ini adalah masyarakat setempat memiliki tempat.

Keberangkatan ke Jakarta akan dilakukan pada Selasa mendatang (21/5). Pihaknya sudah menghubungi kantor Kemenkum dan HAM RI untuk membuat jadwal pertemuan.

Baca Juga :  Dewan Dukung Mutasi Besar Bupati Djohan

“Keputusan untuk ini harus segera diambil, terlebih lagi batas masa transisi penyaluran bantuan korban gempa sampai 25 Agustus mendatang,” jelasnya.

Selain Kabag Hukum dan Kepala BPBD KLU, sebanyak dua warga Dusun Luas juga ikut untuk menyaksikan langsung prosesnya. Tujuannya agar tidak muncul stigma negatif akan proses di Kemenkum HAM RI nantinya.

Ia mengungkapkan, sebelum masa transisi, pihaknya akan mengajukan dua surat ke menteri. Yakni kaitan dengan proses lahan Dusun Lias, dan permohonan izin sementara untuk bisa menggunakan lahan tersebut untuk hunian warga.

Sementara itu, mediator dari Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan mengatakan, hearing tersebut untuk mencari poin-poin yang mengarah pada hibah. Memutuskan hibah tersebut tidak bisa dilakukan Kakanwil Kemenkum HAM NTB, melainkan harus langsung ke menteri. Kakanwil Kemenkum HAM NTB hanya bisa mengajukan poin-poin yang tertuang dalam hearing.

Baca Juga :  Hendak ke Lombok Utara, Dua Terduga Pengedar Sabu Dibekuk Polisi

“Termasuk kenyataan ada warga yang sudah tinggal lama. Tapi keputusan akhir ada di menteri,” tegasnya.

Poin yang tertuang dalam hearing tersebut menjadi bahan bagi kementerian agar memberikan solusi. Selain itu, poin ini menjadi pertimbangan bahwa Kakanwil sudah berhubungan langsung dengan masyarakat untuk menjembatani permasalahan ini.

Ia menambahkan, agar lahan itu dijadikan hibah tentu memerlukan waktu. Sementara saat ini status warga membutuhkan tempat tinggal. Sambil menunggu adanya hibah, diperlukan izin sementara pembangunan rumah warga dengan konsep knockdown. (fer/r4)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/