alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Pemkab KLU Bakal Datangi Kemenkum HAM RI

TANJUNG-Puluhan warga Dusun Lias, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga melakukan hearing bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kemenkum dan HAM NTB, dan mediator Komnas HAM, di aula Kantor Bupati KLU, kemarin (16/5). Pertemuan ini terkait dengan keberadaan sekitar 80 kepala keluarga (KK) di atas lahan seluas 51 hektare milik Kemenkum HAM RI di Dusun Lias.

“Kita berupaya mencari solusi agar puluhan KK tersebut bisa mendapatkan tempat tinggal,” ujar Bupati KLU H Najmul Akhyar usai hearing.

Bupati mengatakan, pihaknya telah mengutus kabag Hukum dan kepala BPBD untuk menghadap Kemenkum HAM RI untuk mengupayakan izin tinggal, meski bersifat sementara. Yang terpenting saat ini adalah masyarakat setempat memiliki tempat.

Keberangkatan ke Jakarta akan dilakukan pada Selasa mendatang (21/5). Pihaknya sudah menghubungi kantor Kemenkum dan HAM RI untuk membuat jadwal pertemuan.

“Keputusan untuk ini harus segera diambil, terlebih lagi batas masa transisi penyaluran bantuan korban gempa sampai 25 Agustus mendatang,” jelasnya.

Selain Kabag Hukum dan Kepala BPBD KLU, sebanyak dua warga Dusun Luas juga ikut untuk menyaksikan langsung prosesnya. Tujuannya agar tidak muncul stigma negatif akan proses di Kemenkum HAM RI nantinya.

Ia mengungkapkan, sebelum masa transisi, pihaknya akan mengajukan dua surat ke menteri. Yakni kaitan dengan proses lahan Dusun Lias, dan permohonan izin sementara untuk bisa menggunakan lahan tersebut untuk hunian warga.

Sementara itu, mediator dari Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan mengatakan, hearing tersebut untuk mencari poin-poin yang mengarah pada hibah. Memutuskan hibah tersebut tidak bisa dilakukan Kakanwil Kemenkum HAM NTB, melainkan harus langsung ke menteri. Kakanwil Kemenkum HAM NTB hanya bisa mengajukan poin-poin yang tertuang dalam hearing.

“Termasuk kenyataan ada warga yang sudah tinggal lama. Tapi keputusan akhir ada di menteri,” tegasnya.

Poin yang tertuang dalam hearing tersebut menjadi bahan bagi kementerian agar memberikan solusi. Selain itu, poin ini menjadi pertimbangan bahwa Kakanwil sudah berhubungan langsung dengan masyarakat untuk menjembatani permasalahan ini.

Ia menambahkan, agar lahan itu dijadikan hibah tentu memerlukan waktu. Sementara saat ini status warga membutuhkan tempat tinggal. Sambil menunggu adanya hibah, diperlukan izin sementara pembangunan rumah warga dengan konsep knockdown. (fer/r4)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks