alexametrics
Selasa, 9 Agustus 2022
Selasa, 9 Agustus 2022

Temuan Perjalanan Dewan KLU Dilaporkan ke Kejati

TANJUNG-DPD LSM Kasta KLU hearing terkait temuan BPKP atas anggaran perjalanan dinas dewan tahun 2021, di ruangan komisi DPRD, Kamis (16/6). Temuan BPKP tersebut rencananya akan dilaporkan Kasta KLU ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Usai hearing, Ketua DPD LSM Kasta KLU Dedi Romi Harjo mengaku kecewa lantaran tidak ada ketegasan sekretaris DPRD (sekwan) menyikapi persoalan tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan kedepannya hal serupa terjadi lagi.

”Potensi semacam ini seperti sengaja dibiarkan,” ujarnya.

Pihaknya menduga adanya persekongkolan jahat antara sekwan dan DPRD untuk mendapat anggaran dari perjalanan dinas. Dugaan ini muncul, berdasarkan tindakan sekwan dalam menyikapi permasalahan tersebut.

”Sah-sah saja kami menduga, karena kelakuan sekwan dan DPRD ini semacam ada kongkalikong,” sambungnya.

Selama hearing Romi menekankan adanya komitmen jelas dan evaluasi ketat dilakukan sekwan. Tujuannya untuk mencegah permasalahan serupa terus terulang. Namun rupanya sekwan tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu.

Baca Juga :  Kejar Juara Kampung Sehat NTB, Desa Bentek Benahi Produk Unggulan

”Karena Sekwan tidak mampu berbuat apa-apa, makanya kami harapkan APH bisa mengawasi DPRD ini,” tandasnya.

Pembina LSM Kasta KLU Tarpiin Adam mengatakan, temuan tersebut menunjukkan ketidakmampuan dewan dalam bekerja. Terlebih ada informasi salah satu dewan tercatat melakukan perjalanan dinas, namun tidak pergi.

”Lembaga tugasnya mengontrol tapi tidak bisa mengontrol diri, ini kan susah,” kata Adam.

Makin kecewa, ketika rombongannya datang, hampir tidak ada anggota dewan yang terlihat. ”Pertanyaannya apakah akan terus seperti ini. Kami hanya mengontrol, kebijakan itu ada di DPRD,” katanya.

Sekretaris DPRD KLU H Kartady Haris mengatakan, temuan itu menjadi catatan pihaknya. Ia mengaku, pihaknya kerap terbentur dengan pimpinan untuk persoalan tersebut.

Baca Juga :  Sah, Lombok Utara Punya 10 Desa Baru

”Yang jelas kami di sini mengeluarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan DPRD. Kalau tidak ada SPT kami tidak berani,” jelasnya.

Kartady membenarkan adanya temuan BPKP senilai Rp 195 juta. BPKP pun sudah meminta dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran. Namun dirinya membantah jika perjalanan dinas dewan dikatakan fiktif.

”Benar mereka jalan, hanya saja hotel tempat mereka menginap itu saja berbeda pas pertanggungjawabannya,” jelasnya.

Temuan kelebihan pembayaran tersebut terjadi pada 21 anggota DPRD KLU. Sebagian dari mereka udah mengembalikan, dan sebagiannya lagi belum.

”Masih proses pengembalian, karena waktu yang diberikan itu 60 hari,” pungkasnya. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/