alexametrics
Kamis, 11 Agustus 2022
Kamis, 11 Agustus 2022

Berdiri di Lahan Orang, Apa Solusi untuk SLBN KLU?

TANJUNG-Polemik bangunan SLBN Lombok Utara di atas tanah warga mulai menyita perhatian sejumlah pihak. Rencana Pemda menganggarkan kembali pembebasan lahan dari APBD menuai pro dan kontra.

LSM Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) dengan tegas mengingatkan pemda. Mereka akan mengambil sikap tegas, jika lahan tersebut dibebaskan untuk kedua kalinya.

”Persoalan muncul karena kesalahan panitia pembangunan yang terkesan terburu-buru eksekusi, dan tidak bertanya dulu letak persisnya lahan SLBN,” sorot Direktur LUCW Tarpiin,  (17/1).

Menurutnya, sangat wajar pemilik lahan memperkarakan bangunan SLBN KLU dengan tuduhan penggeregahan. Sebab lahan tempat dibangunnya SLB bukan lahan milik pemda yang sudah dibebaskan.

Bahkan ia melihat, potensi kasus SLBN bisa merugikan negara. Kerugian dimaksud muncul senilai bangunan karena berpotensi mangkrak.

Potensi kerugian negara selanjutnya bisa muncul akibat kebijakan penganggaran. Artinya, kebijakan pembebasan lahan di atas bangunan yang dicuatkan pemerintah, dapat dimaknai sebagai kebijakan untuk menutup kekeliruan administratif yang dibuat panitia pembangunan.

Baca Juga :  Perbaikan Dermaga Teluk Nara Diusulkan ke Pusat

”Pembebasan lahan di atas bangunan tidak harus terjadi kalau panitia mengeksekusinya benar. Faktanya mereka salah membangun,” tegas dia.

”Sangat kami sayangkan TAPD ngotot menganggarkan kembali pembebasan lahan. Jika itu dilakukan, kami akan perkarakan kebijakan itu,” ancam dia.

Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra Hakamah juga sependapat dengan pernyataan LUCW. Pihaknya tidak secara otomatis akan setuju apabila TAPD menganggarkan kembali pembebasan lahan yang sudah menjadi kasus hukum.

”Apalagi sekarang ini, secara kewenangan SLBN sudah menjadi ranah provinsi,” tegas dia.

Sebelumnya, Kepala BPKAD KLU Sahabudin mengatalam lahan SLBN telah diupayakan penyelesaiannya. Dia sudah bersurat ke Pemprov NTB. Hanya saja, pemprov tidak berwenang mengambil kebijakan pembebasan lahan yang sudah menjadi ranah kabupaten.

Baca Juga :  Dewan Berharap Pengajuan Draf RAPBD Perubahan Dipercepat

”Mereka (Pemprov NTB, Red) sudah konsultasi ke KPK. Saran KPK, ketika ini bermasalah maka itu menjadi tanggung jawab pemberi hibah dalam hal ini Pemda Lombok Utara,” jelasnya.

KPK menegaskan, dalam pemberian hibah idealnya harus sudah clear and clean dari pihak yang memberikan hibah. Itulah penjelasan yang didapat dari provinsi.

Dengan demikian pihaknya akan melakukan komunikasi dengan bupati dan plt sekda Lombok Utara mengenai persoalan ini. Apakah nantinya bisa dianggarkan di APBD 2021 atau justru di APBD Perubahan 2021. Pihaknya berharap segera ada solusi terbaik untuk semua pihak sehingga aktivitas belajar-mengajar di SLB tersebut tidak sampai terganggu. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/