TANJUNG-Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bimtek ini dalam rangka percepatan realisasi fisik dan keuangan belanja OPD di lingkup Pemda KLU.
Kepala Bagian Pembangunan Setda KLU Atmaja Gumbara mengatakan, Bimtek mengusung dua tema penting. Yakni mengenai pentingnya percepatan realisasi fisik dan keuangan. Hal mendasar seperti target belanja dalam kas daerah menjadi salah satu fokus yang harus segera direalisasikan di triwulan pertama. ”Karena realisasi sekarang baru pada posisi sekitar 6,04 persen, jadi masih cukup jauh dari target yang ditetapkan,” ujarnya.
Berbicara soal idealnya, realisasi tersebut seharusnya sudah di atas 10 persen di triwulan pertama. Melihat realisasi saat ini masih di bawah ideal, Pemda KLU mencoba untuk mendorong OPD mencapai persentase tersebut. Melalui Bimtek itu pihaknya menyampaikan pada seluruh OPD mengenai pentingnya realisasi kegiatan yang sudah tertuang di DPA masing-masing. ”Bimtek itu menghadirkan seluruh kepala OPD di aula bupati, dan dipimpin asisten II dan sepakat untuk dilakukan percepatan,” sambungnya.
Kegiatan di aula kantor bupati ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya, mengundang operator dari semua OPD di Lesehan Sasak Narmada. Dalam kegiatan tersebut dibahas mengenai pentingnya realisasi keuangan oleh OPD.
Secara teori, belanja pemerintah melalui APBD juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya belanja masing-masing OPD, akan mempengaruhi jumlah PDRB atau barang jasa di daerah, khususnya Lombok Utara. Dengan demikian secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. ”Di samping tentunya penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan juga dalam rangka memudahkan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seluruh OPD,” jelasnya.
”Hal-hal seperti itu yang kita sampaikan,” imbuhnya.
Menurutnya, penyampaian beberapa hal di atas bertujuan agar OPD lebih mudah melakukan pemantauan terhadap setiap belanjanya. Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan terkait penggunaan aplikasi penyusunan realisasi fisik dan keuangan. ”Aplikasi ini nanti akan mempermudah OPD, karena dalam aplikasi tersebut bisa menampilkan langsung berapa realisasi keuangan itu dari masing-masing OPD,” jelasnya.
Ketika OPD mengajukan realisasi ke BKAD, aplikasi tersebut akan langsung memunculkan jumlah realisasi masing-masing OPD. Salah satunya realisasi fisik. Sebab itu, pihaknya mendorong OPD melakukan percepatan realisasi menggunakan aplikasi khusus fisik dan keuangan ini. ”Kita juga memberitahukan mereka caranya bagaimana mengisi aplikasi itu,” bebernya.
Berbicara mengenai belum idealnya persentase realisasi fisik dan keuangan saat ini, hal tersebut bukan dikarenakan lambatnya realisasi. Hal ini lantaran adanya pergeseran-pergeseran anggaran yang baru selesai Februari lalu.
Penyebab lainnya juga lantaran kesiapan dari segi administrasi. Seperti keterlambatan dalam penetapan PPK dan penjabat pengadaan. Jika ini belum ditetapkan, maka belanja tidak bisa diproses. ”Dalam pertemuan dengan Kepala OPD itu yang kita tekankan,” katanya.
”Tapi sekarang ini semuanya sedang berproses,” tandasnya. (fer/adv/r9)
