TANJUNG-Jelang musim kemarau, Komisi II DPRD Lombok Utara mendorong SPAM Mursemalang di Kecamatan Kayangan diserahkan ke PDAM. SPAM tersebut diproyeksikan bisa menyuplai kebutuhan air bersih warga lima desa, dan PDAM mampu memaksimalkannya.
”Kami mendesak supaya Pemda segera menyerahkan pengelolaan SPAM Mursemalang. Jika tidak, kita khawatir banyak warga di wilayah Kayangan tidak mendapat suplai air bersih yang cukup,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU Hakamah, Jumat (17/7).
Jumlah pelanggan PDAM kini 17.909 RT. Data lain menunjukkan, Dinas PUPR KLU memperkirakan jumlah warga yang belum terakreditasi jaringan air bersih mencapai 7.210 KK atau 9,95 persen dari total rumah tangga. Ini memperlihatkan masih minimnya warga yang terlayani air bersih.
”Setidaknya sudah ada gambaran kapan Mursemalang dikelola. Jangan sampai warga digantung oleh tidak adanya perencanaan penanganan air bersih ini,” tegas dia
Jika dikelola dengan baik, SPAM Mursemalang dapat melayani warga Desa Selengen, Gumantar, Kayangan, Salut, dan ke timur sampai Mumbulsari.
Jika SPAM dikelola desa, dianggap berisiko. Dengan keterbatasannya, desa tidak akan mampu menalangi perawatan. ”Selain itu, pemenuhan di Desa lain juga jadi pertimbangan mengapa dikelola oleh PDAM,” sambung dia.
Terpisah, Manajer Teknis PDAM Firman mengatakan, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah daerah untuk bisa menggarap SPAM Mursemalang. Hingga ini, PDAM belum dapat menyentuh tanah tersebut karena belum adanya serah terima.
”PDAM pasif pada persoalan Mursemalang. Kalau Pemda menyerahkan ke PDAM, dengan senang hati akan kami upayakan instalasinya,” sebut Firman.
Asisten II Setda KLU H Rusdi mengatakan, status aset SPAM Mursemalang masih menjadi milik Kementerian PUPR. Belum dihibahkan ke daerah.
”Yang berlaku sementara adalah serah terima pengelolaan, kalau hibah permanennya, belum,” jelas Rusdi.
Menurut dia, dengan serah terima kelola itu maka SPAM Mursemalang sudah dapat dikelola daerah melalui PDAM. Hanya saja, serah terima kelola dari Pemda ke PDAM memang belum dilakukan.
”Kita minta ke Kementerian supaya hibahnya segera,” tandas dia. (fer/r9)
