alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Anggaran Rehab Rekon Masih Kurang Rp 1,9 Triliun

TANJUNG-Percepatan rehab rekon di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum sesuai harapan. Anggaran rehab rekon dinilai masih kurang sebesar Rp 1,9 triliun. Anggaran ini untuk pembangunan 74 ribu rumah masyarakat yang rusak karena gempa.

Karena itu Bupati KLU H Najmul Akhyar berencana mendatangi BNPB di Jakarta. Ia akan mendesak agar dana rehab rekon tersebut segera ditransfer ke daerah.

“KLU masih kekurangan dana sebesar Rp 1,9 Triliun untuk pembangunan seluruh rumah sesuai SK ke 25,” ujar bupati, kemarin (19/3).

Hingga saat ini, sudah 33 ribu rekening yang terisi dana awal dari BPBD, dengan nilai total Rp 1,1  triliun. Dana tersebut harus ditransfer ke kelompok masyarakat (Pokmas). Sayangnya masih terkendala persoalan teknis. Sebab itu ia mengimbau Pokmas untuk segera merealisasikan rehab rekon pembangunan rumah.

“Dengan jumlah rekening yang sudah terisi, harapan kita pembangunannya bisa lebih cepat. Tapi ternyata masih belum signifikan,” sesalnya.

Di BNPB Pusat, bupati akan mengurai sejumlah permasalahan terhambatnya proses pembangunan rumah korban gempa. Mulai dari permasalahan pendamping hingga konsultan dan masalah teknis lainnya di lapangan.

Ada sejumlah usulan yang juga akan disamapikan ke BNPB Pusat. Salah satunya agar bank mitra itu tidak hanya BRI. Kemudian penyederhanaan proses validasi. Selama ini validasi dilakukan kabupaten, tapi diputuskan propinsi.

“harus kita potong birokrasinya , jadi kita hanya akan menyerahkan hasilnya ke propinsi saja,” ungkapnya.

Kemudian juga terkait debet anggaran dari pusat. Sebelumnya debeting secara bertahap, yakni Rp 50 juta terlebih dahulu, kemudian diikuti Rp 30 juta dan Rp 20 juta. Pihaknya meminta BNPB menyerahkan urusan dana ini 100 persen ke daerah.

Sementara terkait perbankan, dirinya sudah meminta sekda untuk berkoordinasi dengan Bank Mandiri dan Bank BNI.  Sebab pada tahap berikutnya, ada sekitar 30 ribu lagi rumah yang anggarannya segera masuk rekening.

“Jadi dengan seperti itu akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan uang hingga dipercepat prosesnya,” pungkasnya. (fer/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks