alexametrics
Selasa, 9 Agustus 2022
Selasa, 9 Agustus 2022

DKP3 KLU Surati Kelompok Peternak

TANJUNG-Pengadaan ternak dari program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD KLU dibatalkan akibat merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak. Terhadap hal ini, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU bersurat ke seluruh kelompok peternak penerima mengenai hal tersebut.

”Agar kelompok-kelompok tersebut memahami kondisi saat ini, sehingga mereka tidak menyalahkan pemda dan anggota DPRD,” ujar Kepala DKP3 KLU Tresnahadi, Minggu (19/6).

Penyebaran PMK di KLU cukup mengkhawatirkan. Jika pengadaan dipaksakan, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah.

”Hal ini sudah saya komunikasikan dengan pimpinan dan anggota DPRD, dan mereka memaklumi pembatalan ini,” sambungnya.

Program pengadaan sapi tersebut rencananya akan dialihkan ke kegiatan lain di APBD Perubahan. Pihaknya pun sudah bersurat pada kelompok yang akan menerima bantuan aspirasi dewan tersebut.

Baca Juga :  Pembangunan Puskesmas Gili Trawangan Lanjut 2023

”Surat mengenai pembatalan pengadaan sapi sudah kami sampaikan ke kelompok penerima,” tandasnya.

Pj Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi mengatakan, anggaran Pokir untuk pengadaan sapi tersebut Rp 3 miliar lebih. Pembatalan tersebut dilakukan lantaran sulitnya mendapatkan sapi sesuai kriteria kala PMK merebak.

”Karena memang Pulau Lombok ini sudah terkena semua sama PMK,” bebernya.

Mengenai pengalihan anggaran tersebut, Anding mengaku tidak menjadi persoalan. Sebab anggaran APBD Perubahan juga akan mulai dibahas dalam waktu dekat ini.

”Dari anggaran Rp 3 milliar lebih itu belum ada memang yang direalisasikan, karena memang ini harus ada proses tender,” ujarnya.

Terkait dialihkan ke mana, itu tergantung anggota DPRD sebagai pemilik program. Meski begitu dirinya berharap anggaran tersebut digunakan untuk pembelian obat-obatan PMK.

Baca Juga :  Polres Lombok Utara Pantau Ketersediaan Bahan Pokok

”Cuma pertanyaannya belum tentu DPRD ini mau. Kalau nanti mereka mau, ya kami sangat bersyukur sekali,” katanya.

Asisten III Setda KLU ini menambahkan, dalam rapat pansus beberapa hari lalu, kepala DKP3 meminta semua anggota DPRD KLU membantu. Yakni dengan memberikan Rp 20 juta melalui Pokirnya untuk penanganan PMK.

”Tapi kan kita tidak bisa memaksakan itu ke DPRD. Tapi kita lihat nanti, mungkin saja ada satu DPRD yang mau beri,” harapnya. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/