alexametrics
Selasa, 9 Agustus 2022
Selasa, 9 Agustus 2022

Kades Anyar Diminta Pulihkan Jabatan Kadus Lokoq Balok

TANJUNG-Pemberhentian Kepala Dusun Lokoq Balok, Desa Anyar Sabron Jamil dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. PTUN menyatakan seluruh sangkaan yang dituduhkan pada Sabron Jamil tidak memenuhi unsur keperdataan.

Hasil putusan PTUN itu membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 40 tahun 2021, tentang pemberhentian kepala kewilayahan Dusun Lokoq Balok, yaitu Sabron Jamil.

”Amar putusan PTUN membatalkan keputusan Kades Anyar tentang pemberhentian Sabron Jamil,” ujar Awaludin, kuasa hukum Sabron Jamil, Sabtu, (18/6).

Dikatakannya, Sabron Jamil diberhentikan berdasarkan asumsi kelompok warga yang tidak menyukainya. Kades Anyar kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan SK Nomor 40 tahun 2021, tentang pemberhentian perangkat kewilayahan.

”Atas objek sengketa tersebut, kami kemudian melakukan permohonan gugatan ke PTUN, dan kepala desa (kades) sebagai pihak tergugat,” sambungnya.

Permohonan Sabron Jamil kemudian dikabulkan PTUN Mataram. Hasil putusannya tersebut mewajibkan kades Anyar mengembalikan harkat dan martabat dan kedudukan semula sebagai kadus.

Baca Juga :  Kasus Stunting di KLU Masih Tinggi

”Amar putusan PTUN ini bersifat eksekutorial yang bersifat mengikat, kami menghormati keputusan PTUN dan kiranya ditindaklanjuti dan dipatuhi pihak tergugat,” jelasnya.

Awaludin mempersilakan kades Anyar melakukan upaya hukum banding atau kasasi. Namun juga tidak mengabaikan putusan dari PTUN tersebut.

Berbicara soal asumsi pemecatan pada Sabron Jamil, menurut Awaludin lebih ke ranah pidana. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar pemecatan karena tidak terdapat putusan pengadilan.

”Sederhananya, sangkaan tersebut tidak terbukti,” katanya.

Awaludin meminta pada seluruh kadus di KLU tidak ragu mengambil langkah hukum pada kasus serupa. Ia mengatakan, negara telah menjamin hak-hak warga negara untuk melakukan upaya hukum.

”Ini merupakan kasus kali kedua yang kami dampingi, sebelumnya kasus serupa juga menimpa salah satu kadus di Desa Senaru dan seluruh permohonan penggugat dikabulkan,” tandasnya.

Baca Juga :  Pekan Ini, Lombok Utara Buka SD dan SMP

Menanggapi persoalan ini, Ketua Forum Kepala Dusun Lombok Utara (FK-Duslu) Khaerul Anam mengapresiasi putusan PTUN tersebut. Dirinya berharap putusan PTUN tersebut segera ditindaklanjuti tergugat.

”Kita sama-sama memperbaiki kinerja dan mengabdi kepada masyarakat,” katanya.

Ketua LSM Lombok Utara Watch Tarpiin Adam turut menyoroti kasus tersebut. Perkembangan belakangan ini terhadap beberapa kasus yang serupa, telah menjadi tamparan keras bagi wajah pemerintahan. Persoalan ini dinilai Adam semestinya dapat diselesaikan dengan duduk bersama tanpa saling menyalahkan.

”Ini kan memalukan kita, padahal yang mengambil tindakan sampai SK dikeluarkan adalah kades,” ujarnya.

”Saya menyayangkan apa yang terjadi, apalagi ini kedua kalinya desa kalah dalam peroses PTUN. Ini kesannya asal- asalnya saja keluarkan SK pemecatan,” pungkasnya. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/