alexametrics
Kamis, 18 Agustus 2022
Kamis, 18 Agustus 2022

Temuan BPK di DPRD KLU, Kapan Wakil Rakyat Kembalikan Kerugian Negara?

TANJUNG-Mantan ketua Komisi II DPRD KLU Narsudin akhirnya angkat bicara mengenai temuan BPK pada anggaran tunjangan transportasi 2021. Temuan tersebut diklaim sangat merugikan dirinya. ”Karena saya tidak pernah memakai mobil,” klaimnya.

Penggunaan olehnya tidak sampai satu tahun seperti kabar yang beredar. Dirinya memakai kendaraan tersebut tidak sampai satu bulan.

”Karena waktu itu mobil saya rusak dan saya pakai mobil komisi itu,” sambungnya.

Dikatakannya, dalam aturan mengenai dana transportasi sudah termasuk dengan anggaran pemeliharaan mobil, dan bahan bakar minyak (BBM). Namun dirinya menegaskan tidak ada satu rupiah pun yang diambilnya. Sebab itu, dirinya akan bersurat ke BPK untuk memberikan klarifikasi.

”Tunjungan trasportasi dan BBM itu saya tidak pernah ambil. Kok bisa jadi temuan, di mana salahnya, jangan-jangan ini ada di sekertariat,” ketusnya.

Baca Juga :  Musda, Mariadi Siap Rebut Kursi ketua DPD Golkar Lombok Utara

”Saya selalu pakai mobil pribadi saja,” imbuhnya.

Politisi PPP ini menegaskan tidak pernah mengambil tunjangan transportasi tersebut. Bahkan Narsudin mengaku masih terkejut dengan adanya temuan tersebut.

”Persoalan ini saya tidak tahu. Paling tidak konfirmasi ke saya. Intinya saya merasa dirugikan,” tandasnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD KLU Artadi masih memilih belum ingin menjawab persoalan itu. ”Saya tidak komentar dulu untuk hal ini,” katanya singkat.

Senada dengan Artadi, mantan Ketua Komisi I DPRD KLU Fajar Marta juga tidak banyak berkomentar. Namun dirinya mengatakan siap melakukan pengembalian.

Terlebih dahulu pihaknya akan melakukan klarifikasi banyak hal dengan sekretariat dewan. ”Nggih koordinasikan dengan sekretariat dulu,” pungkasnya.

Baca Juga :  DP2KBPMD Tingkatkan Kapasitas UUKS

Diberitakan sebelumnya, anggaran tunjangan transportasi tahun 2021 di DPRD KLU menjadi temuan BPK. Temuan senilai Rp 279.000.000 itu merupakan anggaran tunjangan transportasi yang digunakan tiga ketua komisi saat itu, yakni Fajar Marta, Narsudin, dan Artadi.

Terdapat tiga unit mobil jenis Daihatsu Terios untuk kendaraan operasional Sekretariat DPRD. Mobil tersebut digunakan tiga anggota DPRD yang merupakan ketua komisi. Namun ketiganya masih menerima tunjangan transportasi, meski telah menggunakan kendaraan dinas.

Besaran tunjangan transportasi tersebut Rp 8.250.000 per bulan selama setahun. Sehingga total tunjangan ketiga ketua komisi tersebut sebesar Rp 297.000.000. Selain itu, juga melekat belanja BBM dari penggunaan randis tersebut senilai Rp 32.818.500. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/