alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Fasilitator Iri Dengan Pemkot Mataram

TANJUNG-Delapan bulan pascagempa lalu, baru 75 unit rumah tahan gempa (RTG) yang berhasil dibangun. Angka ini sangat jauh dari target yang diharapkan. Tak heran, Rekompak selaku eksekutor percepatan pembangunan RTG, iri dengan keberhasilan daerah lain dalam membangun RTG, seperti di Kota Mataram.

Korwil Rekompak Kabupaten Lombok Utara (KLU) Rizal Nopiandi mengungkapkan, selama ini peran pemkab dalam pembangunan RTG belum maksimal. Hal ini berbeda dengan daerah lainnya. Ia merujuk, Pemkot Mataram cukup aktif mengintervensi percepatan pembangunan RTG.

“Pemkot Mataram memberikan bantuan delapan armada truk untuk mengangkut panel dan material. Masyarakat juga diberikan bantuan semen 10 zak per KK. Perhatian seperti ini yang belum terlihat di KLU,” kata Rizal, kemarin (21/3).

Soal percepatan pembangunan RTG, terbilang sangat lamban. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu 8 bulan, baru 75 unit RTG terbangun di KLU. Pihaknya hanya bisa menyelesaikan rata-rata 9 unit rumah dalam 30 hari. Sementara yang harus dibangun sebanyak 5 ribu unit rumah dari 44 ribu rumah yang rusak berat.

Ia membandingkan dengan progres di Kota Mataram. Pada periode yang sama, Kota Mataram mampu menyelesaikan 1.200 unit atau 60 persen dari total 2.000 rumah yang rusak.

Ke depan, ia berharap fasilitator Rekompak dan pemkab bisa saling bergandengan tangan dalam membantu pembangunan rumah warga. “Kalau semua bisa bekerja sama, saya rasa pembangunannya cepat,” jelasnya

Rekompak pernah mengusulkan ke pemkab agar menunjuk salah satu pejabat daerah selaku komando percepatan. Namun hal itu, belum dilakukan. Belakangan Pemerintah Provinsi NTB akhirnya mengambil alih komando proses percepatan rekonstruksi rumah warga.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD KLU Ardianto mengaku prihatin masih sedikitnya rumah warga yang berhasil dibangun. Hal ini dinilai berbanding terbalik dengan informasi yang selama ini diterimanya yang menyebutkan pembangunan RTG sudah mencapai 1.000 unit.

“Yang mana yang hoax ini?” tanyanya.

Ia menegaskan, hal ini menunjukkan tidak ada keterbukaan informasi. Ia khawatir, jika penanganannya tidak maksimal pembangunan RTG tidak akan tuntas hingga berakhirnya periode kepemimpinan Najmul-Sarif.

Ardianto menambahkan, pembangunan RTG saat ini masih bermasalah pada sistem, mekanisme, juknis, dan pertanggungjawaban. Padahal masyarakat sangat membutuhkan bantuan ini.

Karenanya ia mendorong pemkab untuk lebih tegas lagi ke pemerintah pusat. Pembangunan RTG harus diserahkan ke rakyat agar tidak ada upaya memperlambat. Terlebih lagi sampai mengurangi hak korban gempa utuk kepentingan pajak, fee dan lainnya.

“Habis anggaran negara  untuk bayar gaji pendamping. Tapi yang tuntas dibangun hanya beberapa rumah saja,” pungkasnya. (fer/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Empat Hari Razia di NTB, Pelanggar Protokol Korona Capai 1.222 Orang

BARU empat hari operasi yustisi oleh tim gabungan, warga yang terjaring razia masker sudah mencapai 1.222 orang. Sebanyak 30 orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN). Sisanya 1.292 orang masyarakat umum.

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks