alexametrics
Jumat, 12 Agustus 2022
Jumat, 12 Agustus 2022

Diajak Bahas Pemotongan Pokir, 27 Dewan KLU Tak Hadir

TANJUNG-Pertemuan eksekutif dan legislatif soal rencana pemotongan anggaran Pokir (Pokok Pikiran) dewan kembali gagal dilakukan. Pada saat jadwal janji temu yang direncanakan, hanya 3 dari 30 anggota DPRD Lombok Utara yang hadir.

”Sebenarnya sudah janji untuk bertemu,” beber Plt Sekda Lombok Utara H Raden Nurjati,  (22/8).

Tidak hadirnya legislatif, membuat pembahasan kekurangan anggaran untuk draf APBD Perubahan tidak bisa dilaksanakan. Berdasarkan informasi yang dia dapatkan, dewan menginginkan agar draf KUA-PPAS masuk pembahasan terlebih dahulu.

Nurjati menuturkan, legislatif ingin agar pembahasan kekurangan anggaran dibahas bersamaan dengan KUA-PPAS. Nantinya akan dibahas bersamaan berapa pengenaannya potongan untuk menutupi defisit.

”Itu keinginan mereka di DPRD,” sambung dia.

Pihaknya tidak bisa memaksa melakukan pertemuan awal untuk membahas pemotongan Rp 300 juta tersebut. Sehingga sesuai keinginan legislatif, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan draf KUA-PPAS.

”Itu kita ajukan di DPRD dengan kondisi yang defisit saat ini,” kata dia.

Nurjati menjelaskan, meski nantinya dibahas saat pembahasan KUA-PPAS, pihaknya tetap berharap potongan Pokir sebesar Rp 300 juta. Sebab jika mengandalkan dari OPD, semua kegiatan kurnang penting telah dipangkas.

Baca Juga :  Warga Lingkar Proyek Dukung Pembangunan Kantor Bupati KLU

Mulai dari anggaran perjalanan dinas, ATK, makan minum, dan sejumlah kegiatan lainnya. Bahkan hibah Bansos juga ikut dikurangi untuk menutupi defisit APBD-P 2021.

”Kegiatan fisik yang belum jalan juga kita potong,” kata dia.

Ia melanjutkan, pihaknya sudah melakukan pengecekan realisasi anggaran Pokir di tiap OPD. Hasilnya, ada anggaran Pokir dari sisa kegiatan yang belum dilaksanakan dan jumlahnya mencapai Rp 300 juta.

”Memang masih ada juga yang memang tidak bisa memenuhi itu,” imbuhnya.

Mantan kepala BPKAD Lombok Utara itu menambahkan, jika tahun ini pemotongan tidak bisa dilakukan, maka akan direncanakan pada tahun depannya. Saat ini pihaknya masih mencari sejumlah sumber yang bisa diambil.

Jika Pokir dewan terpotong Rp 300 juta tahun ini, akan diganti pada anggaran 2022 mendatang. Sedangkan Pokir yang belum memenuhi jumlah potongan tersebut akan langsung dikurangi tahun depannya.

”Sumber-sumber yang kita ambil saat ini akan diganti dari (potongan, Red) anggaran Pokir dewan tahun depannya,” jelas dia.

Baca Juga :  Sewa Lahan Tambak Diperpanjang, Dewan Kritik Langkah Pemkab Lotara

Total defisit atau kekurangan untuk APBD Perubahan diakui Nurjati Rp 23 miliar. Dari jumlah tersebut sudah dilakukan pemotongan di OPD Rp 14 miliar. Sisa Rp 9 miliar inilah yang akan diminta dari legislatif melalui Pokir mereka.

”Kita minta keikhlasan dari dewan. Karena kondisi ini sama, honor OPD sudah habis dipangkas, perjalanan dinas sudah kosong semua,” tandas dia.

Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lombok Utara Hakamah menegaskan tidak setuju anggaran Pokir dipotong. Sebab saat ini banyak masyarakat tengah menunggu realisasi program.

”Hak rakyat tidak boleh dipotong,” tegas dia.

Ia meminta agar TAPD memaksimalkan potensi yang belum tergarap optimal. Seperti belanja pemda pada semester I yang hanya mencapai 34,1 persen atau Rp 321,16 miliar. Sedangkan lima bulan lagi tahun anggaran 2021 akan segera berakhir.

”Jadi sisa uang yang belum dibelanjakan kan masih banyak. Jangan dikit-dikit potong hak rakyat,” pungkas Wakil Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara itu. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/