alexametrics
Rabu, 30 November 2022
Rabu, 30 November 2022

Bapemperda DPRD KLU Sepakat 2023 Bahas 17 Raperda

TANJUNG-Bapemperda DPRD KLU menyetujui pembahasan 17 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di 2023 mendatang. Dari jumlah tersebut, 12 Raperda diusulkan eksekutif dan lima dari inisiatif DPRD KLU. ”Semuanya ini sudah disepakati dan sudah masuk dalam Propemperda yang akan di bahas di 2023,” ujar Ketua Bapemperda DPRD KLU Bagiarti, kemarin (22/11).

Pihaknya tengah menunggu keputusan pimpinan DPRD terkait tindak lanjutnya untuk dimasukkan dalam Prolegda 2023. Berbicara administrasi 12 Raperda yang diusulkan eksekutif, belum seluruhnya lengkap. ”Kalau tidak salah yang sudah lengkap dan sudah siap secara keseluruhannya ada enam,” sambungnya.

Sedangkan terkait dukungan anggaran untuk pembahasan Raperda ini, akan dibahas lagi bersama Banggar. Dirinya tidak mengetahui persis kebutuhan anggaran per satu Perda. Sebab ada banyak administrasi yang perlu disiapkan. Seperti naskah akademik, draftnya, hingga program FGD yang harus mengundang sejumlah tokoh dan lainnya. ”Bagi yang belum lengkap saya berikan waktu kepada mereka hingga Januari 2023,” imbuh ketua LPA KLU ini.

Baca Juga :  Lahan Polteknik Vokasi Diklaim Sudah Clear

Politisi Demokrat ini mengatakan, semua Raperda yang diusulkan sangat penting. Bahkan ada Raperda yang berpengaruh pada pengiriman DAK seperti LP2B hingga peningkatan PAD KLU.

Raperda yang diusulkan eksekutif di antaranya Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah KLU pada PD BPR NTB. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Raperda tentang Pengelolaan Zakat. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berikutnya, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame. Raperda tentang Kabupaten Laik Anak. Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Raperda tentang Bangunan Gedung.

Kemuian Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di KLU. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. Raperda tentang Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa.

Baca Juga :  BPBD Lombok Utara Tanam 1000 Pohon Waru untuk Tangkal Abrasi

Sedangkan Raperda inisiatif DPRD yakni Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal KLU. Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di KLU. Raperda tentang Tata Cara Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Raperda tentang Tata Cara Pembangunan Kepemudaan. Raperda tentang Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi mengatakan telah memanggil Bappeda. Dirinya meminta agar Propemperda yang belum memiliki naskah akademik diberikan anggaran. ”Itu sudah kita siapkan dan klir untuk 12 Raperda itu,” ujarnya.

Dari 12 Raperda yang diusulkan baru enam yang memiliki naskah akademik. Meski begitu, dari segi anggaran diklaim sudah klir seluruhnya. Satu Raperda diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 50 juta. ”Ini sangat urgen sekali, karena berpengaruh terhadap pengiriman dana DAK,” pungkasnya. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks
/