alexametrics
Sabtu, 25 Juni 2022
Sabtu, 25 Juni 2022

Bupati KLU Dorong Pembahasan APBD Perubahan Dipercepat

TANJUNG-Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2021.

”Karena kalau tidak, APBD tidak bisa kita eksekusi. Maka kita geser di mana  yang lebih tepat, karena waktu kita tinggal enam bulan,”  tutur dia dalam rapat percepatan pembahasan APBD Perubahan di aula kantor bupati, (24/6).

Ia berharap awal Desember program dalam APBD 2021 sudah tuntas seluruhnya. Sehingga bisa dilakukan pertanggungjawaban kegiatan pemda selama satu tahun ini.

”Makanya saya harapkan agar TAPD supaya segera melakukan langkah cepat untuk mempersiapkan perubahan APBD ini sambil komunikasi dengan DPRD,” sambung dia.

Politisi PKB ini juga mengingatkan agar penyusunan APBD tidak bertentangan dengan KUA PPAS. Hal tersebut harus dipegang teguh agar tidak keluar dari apa yang disepakati bersama dewan.

Baca Juga :  PNS Terjerat Narkoba, Bupati Lombok Utara: Tidak Ada Toleransi!

”Mari lakukan percepatan segera bahas APBD ini, karena syarat untuk kita melakukan perubahan itu saya rasa sudah terpenuhi,” kata dia.

Ia menambahkan, saat ini tinggal langkah untuk tiap OPD. Mengingat kondisi saat ini, seandainya jika ada OPD yang tidak bisa mendapatkan anggaran, Djohan mengaku bukan persoalan.

”Tidak soal kalau memang kondisi keuangan mendesak, dan tidak terpenuhi sebagian program OPD, itu bisa kita lepaskan dan kita prioritaskan yang diperlukan saat ini,” tandas dia.

Penjabat Sekda Lombok Utara H Raden Nurjati mengatakan, sesuai keinginan pimpinan daerah, mengerjakan apa yang bisa dilakukan sesuai kondisi. Pihaknya akan menjabarkan pada tiap OPD untuk tidak membuat program yang muluk-muluk.

Baca Juga :  KLU Ragu Capai Target PAD Pariwisata

”Kita harus saling pahami, karena kondisi sulit yang kita alami sekarang sama seperti daerah lain,” kata dia.

Ia juga berharap sama seperti bupati, penetapan APBD Perubahan paling lambat Agustus. Untuk itu, saat ini harusnya sudah mulai dibahas. Sesuai amanat UU, untuk anggaran 2022 maka KUA PPAS itu akhir Juli sudah harus masuk di DPRD.

”Makanya harus paralel lagi kerja kita ini,” kata dia.

Kepala BPKAD Lombok Utara Sahabudin mengatakan, program yang diakomodir merupakan program yang menstimulasi dan mendukung visi misi pimpinan daerah. Tentunya dengan titik tekan program tersebut tepat waktu dan sasaran.

”Semoga apa yang menjadi keinginan bupati bisa kita lakukan bersama,” pungkas dia. (fer/r9)

 

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/