alexametrics
Kamis, 11 Agustus 2022
Kamis, 11 Agustus 2022

Jangan Dibiarkan, Abrasi Gili Air Semakin Mengkhawatirkan

TANJUNG-Abrasi di Gili Air semakin menghawatirkan. Abrasi mulai merusak fasilitas wisata, bahkan mengikis daratan pulau mungkil itu hingga tujuh meter.

Kepala Dusun Gili Air Sukding menuturkan, abrasi semakin meluas tiap tahunnya. Sejak 2001 lalu, tercatat tujuh titik berbeda di Gili Air mengalami abrasi.  Titik terparah terjadi tidak jauh dari lokasi pembangunan Dermaga Gili Air.

”Semoga dapat ditanggulangi pihak terkait,” ujar dia, (24/10).

Kurang lebih sekitar 30 meter bentang trotoar yang dibangun pemerintah beberapa tahun lalu telah ambruk. ”Kami khawatir,” ucap dia.

Dirinya bersama Pemdes Gili Indah telah mengusulkan agar persoalan ini segera ditangani Pemda Lombok Utara. Namun hingga saat ini belum mendapat respons apa pun. ”Kita berharap dari kunjungan gubernur dan wakil bupati beberapa waktu lalu ditanggapai cepat dan serius. Karena jika tidak, dampaknya akan makin parah dan meluas,” tandas dia.

Baca Juga :  Untuk Rakyat, Bersediakah Dewan KLU Potong Pokir?

Kepala Dinas PUPR Lombok Utara Kaharizal mengatakan, pihaknya memang berwenang untuk perbaikan jalan yang rusak akibat abrasi. Mengingat status jalan yang merupakan jalan lingkungan, secara teknis akan ditangani Bidang Cipta Karya.

Sebelumnya jalan tersebut diakuinya diperbaiki. Namun derasnya abrasi membuat jalan tersebut kembali rusak. Menurut dia, persoalan utama saat ini bukan jalan yang ambruk. Melainkan laju abrasi yang perlu juga dipertimbangkan.

”Nanti akan kami coba koordinasi dengan BPBD khusus pada penangan abrasi,” kata dia.

Abrasi yang terus meluas menyebabkan jalan akan terus rusak meski telah diperbaiki. Sebab itu dibutuhkan langkah teknis untuk mengatasi persoalan tersebut. Seperti menghadirkan pemecah ombak.

”Tetapi kembali soal penganggaran,” sambung mantan Kabid Bina Marga itu.

Terpisah, Kepala Bidang Penanggulangan dan Kesiapsiagaan Bencana Wayan Juliada mengatakan, pihaknya sudah tidak lagi mengurus persoalan abrasi sejak 2017 lalu. Pihaknya hanya sebatas koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas PUPR, DLHPKP dan Bappeda KLU.

Baca Juga :  Warga Pertanyakan SK Lapak Dermaga Gili Air

”Hal ini sesuai dengan UU Kebencanaan dan fungsi BPBD meliputi komando, koordinasi dan ekskutor,” jelas dia.

Ia menuturkan, penanganan kebencanaan dapat dilakukan jika dampaknya berskala besar. Meliputi sosial politik, ekonomi, hingga bencana yang menelan korban. Penanganan teknis seperti pembuatan talud yang rusak akibat banjir dan longsor, disarankan untuk berkoordinasi dengan dinas terkait.

”Pada intinya penanganan kebencanaan dapat di tangani jika dampaknya berskala besar dan menimbulkan kerugian secara material dan infrastruktur,” jelas dia.

Saat ini BPBD masih pada lingkup penguatan kapasitas dengan memberikan edukasi di masyarakat dan sekolah. Hal itu dilakukan hingga terbentuk Tim Siaga Bencana Daerah (TSBD).

”Sekarang sudah terbentuk 33 TSBD sejak 2017 di setiap desa,” tutup dia. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/