alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

10 Desa Persiapan di KLU Minta Kepastian

TANJUNG-10 Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta kepastian waktu menjadi desa definitif. Hingga saat ini belum ada kabar hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan tim kabupaten dan provinsi terhadap desa-desa persiapan tersebut. Padahal, tahun ini merupakan tahun terakhir pengurusan desa persiapan menjadi desa definitif.

“Informasinya hanya empat desa yang bisa definitif, tapi kita butuh kepastiannya,” ujar Kaur Pemerintahan Desa Persiapan Menggala Kecamatan Pemenang Barat Akbar kemarin (25/3).

Ia mengungkapkan, Desa Persiapan Menggala sudah siap menjadi desa definitif. Apalagi desa ini sudah memiliki kantor yang dibangun dari iuran masyarakat.

“Kami berharap ada kejelasan mengenai status desa kami apakah definitif atau tidak,” harapnya.

Untuk menjadi desa definitif sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Mulai dari batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun, struktur desa, potensi desa, dan kantor sementara. Ia yakin persyaratan tersebut telah dipenuhi desanya.

“Karena itu kami berharap agar desa kami segera definitif,” tandasnya.

Sementara itu Kabag Pemerintahan Setda KLU H Rubain menerangkan, mengakui adanya informasi yang menyebutkan hanya empat desa persiapan di KLU yang berpeluang menjadi desa definitif. Namun bukan berarti hanya empat desa itu yang lolos, sementara yang lain tidak lolos.

Menurutnya keputusan definitif atau tidak, tergantung pusat. Namun terlebih dahulu akan dicek kesiapannya oleh pemprov selaku perwakilan pusat di daerah. Pemprov akan melihat kondisi di lapangan, baru setelah itu pusat akan turun mengambil sampel.

“Kalau di tingkat kabupaten hanya menfasilitasi saja. Yang jelas sekarang masih dievaluasi dan dinilai belum mana definitive atau belum,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD KLU Ardianto menegaskan, raperda desa persiapan menuju definitif sedang dalam proses pembahasan. Raperda ini ditargetkan bisa tuntas sebelum masa jabatannya berakhir Agustus mendatang.

“Bisa tidaknya menjadi desa definitif diketahui setelah rapeda sudah tuntas dibahas dan disampaikan ke gubernur dan mendagri. Yang jelas kami upayakan perda ini bisa tuntas sebelum jabatan kami berakhir di DPRD,” tegasnya. (fer/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks