alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Pembiayaan PTSL Tidak Dibebankan ke Warga

TANJUNG-Polemik pembiayaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terjadi  di sejumlah desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hal ini yang mendorong Bagian Hukum Setda KLU memutuskan mencabut Perbup Nomor 34 tahun 2017 terkait pembiayaan PTSL.

“Perbup PTSL itu akan kita dicabut,” tegas Kepala Bagian Hukum Setda KLU Raden Eka Asmarahadi, kemarin (25/3).

Ia menuturkan, pencabutan perbup tersebut dikarenakan adanya regulasi baru yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Dalam regulasi baru ini disebutkan pembiayaan PTSL tidak dibebankan pada masyarakat.

“Tapi dianggarkan dari APBN, APBD, dan CSR,” jelasnya.

Untuk pembayaran PTSL tahun ini, rencananya akan dianggarkan melalui APBN Perubahan. Raden mengatakan, terkait pencabutan Perbup PTSL sudah dilakukan kajian bersama Ombudsman. Dari kajian tersebut, diputuskan perbup tersebut sebaiknya dicabut. Apalagi belakangan keluar keputusan Kementerian ATR yang menyebutkan pembiayaan PTSL tidak lagi dibebankan ke warga.

Karena itu biaya PTSL yang terlanjur ditarik dari masyarakat harus dikembalikan. Namun biaya yang dikembalikan hanya untuk mereka yang sudah menyetor sebelum peraturan Kementerian ATR tersebut keluar.

“Uang pembayaran PTSL yang diterima sebelumnya tidak disetorkan ke BPN. Semua ditampung dalam kas desa,” ungkapnya.

Terpisah, Sekjen forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Fakhruddin mengatakan, untuk melaksanakan PTSL, desa butuh dana operasional. Seperti  untuk membiayai kegiatan rapat, pengukuran, dan kelengkapan administrasi bagi peserta PTSL.

Sedangkan desa sejauh ini tidak memiliki dana untuk pembiayaan PTSL. Sementara pengembalian biaya PTSL ini semuanya dibebankan kepada pemdes. Karenanya ia berharap pemkab membantu pembiayaan yang dibutuhkan. (fer/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks