Selasa, 31 Januari 2023
Selasa, 31 Januari 2023

UMK KLU Kemungkinan Naik Tujuh Persen

TANJUNG-Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lombok Utara diprediksi naik sekitar tujuh persen tahun depan. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Ketenagakerjaan DTKPMPTSP KLU H Kadarusna, Jumat (25/11). ”Itu berdasarkan hitungan kita sementara menggunakan Permenaker 18 Tahun 2022,” ujarnya.

Pihaknya telah bertemu dengan dewan pengupahan terkait UMK 2023 di KLU. Namun setelah itu muncul Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimun 2023.  Aturan ini mengubah skema perhitungan yang awalnya menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. ”Sekarang kita diminta pakai yang baru itu, karena memang ada beberapa perbedaan perhitungannya dan hasilnya juga beda,” sambungnya.

penghitungan UMK menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021 terdapat banyak variabel. Seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, batas bawah dan atas upah minimum, hingga kemampuan konsumsi dan rumah tangga.

Sedangkan di Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tidak menggunakan banyak variabel. Penghitungannya cukup menggunakan upah minimum ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. ”Itu rumusan yang digunakan,” katanya.

Baca Juga :  Berdiri di Lahan Orang, Apa Solusi untuk SLBN KLU?

Saat ini pihaknya masih menunggu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Pemprov NTB. Setelah itu akan dirapatkan jumlah UMK yang harus ditetapkan di KLU melalui dewan pengupahan. ”Mungkin nanti di sidang kedua kayaknya baru akan ada pembahasan tentang nominal Itu. Karena ada ruang diskusi yang diberikan Kemenaker. Jadi rentang Alpanya itu dari 10 hingga 30 persen,” jelasnya.

Jika nantinya menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, maka dipastikan UMK naik sekitar 6-7 persen di 2023 mendatang. Namun Kadarusna mengaku pihaknya masih belum mendengar pendapat dari asosiasi perusahaan. ”Karena di sana mereka juga diberikan hak suara,” ucapnya.

Dibeberkan, pihaknya menerima surat dari Apindo terkait pengupahan ini. Di dalamnya, asosiasi pengusaha ini menyatakan tetap menggunakan perhitungan PP Nomor 36 tahun 2021. ”Pada prinsipnya kita sepakat menggunakan perhitungan yang baru, karena pola perhitungannya beda,” ujarnya.

Baca Juga :  Stok Vaksin Lombok Utara Masih Kosong

Berbicara kewajiban perusahaan, ketika sudah ditetapkan maka wajib membayar UMK sesuai yang disepakati. Kecuali bagi pekerja yang masih masa kerjanya di bawah satu tahun. ”Tidak bisa tidak menggunakan UMK, tapi kalau lebih satu tahun harus menggunakan UMK,” tegasnya.

”Ini berlaku tidak semua sektor, kalau yang mikro tidak boleh menggunakan UMK,” tambahnya.

Sanksi telah diatur, mulai dari sanksi administrasi hingga pidana. Namun sejauh ini pihaknya belum menemukan perusahaan KLU yang nakal. Pihaknya juga cukup intens melakukan sosialisasi. ”Perusahaan juga cukup kooperatif,” katanya.

Berbicara soal nominal UMK, pada tahun ini di KLU sebesar Rp 2.207.212. Jika menggunakan perhitungan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, UMK diperkirakan akan naik menjadi Rp 2.361.231. ”Naik sekitar Rp 154.019,” tandasnya. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks