TANJUNG-Draf perjanjian kerja sama (PKS) program subsidi bunga pinjaman modal usaha Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) sedang disusun. Digodok oleh bank penyalur dan penandatangan PKS ditargetkan rampung sebelum lebaran. ”Sedang disusun drafnya oleh PT Bank NTB Syariah,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU Tresnahadi, Minggu (26/3).
Setelah rampung, pihaknya akan membahasnya bersama bank penyalur. Di dalam pembahasan tersebut, juga melibatkan Bappeda hingga Bagian Ekonomi Setda KLU. Setelah disepakati, draf diserahkan ke bupati untuk ditandatangani. ”Kami tetap intens melakukan komunikasi dengan pihak bank untuk percepatan PKS ini,” sambungnya.
Tresnahadi mengatakan, PKS kali ini berbeda dengan 2022 lalu. Perubahan ini dilakukan agar semua bidang bisa mengakses program ini, tidak hanya peternakan. Bidang perikanan, hortikultura, tanaman pangan, hingga perkebunan nantinya juga bisa menikmati program ini. ”Semua bisa mendapatkan manfaat dari program ini,” katanya.
Pada tahun ini, DKP3 diberikan jatah Rp 1 miliar untuk membayarkan bunga pinjaman modal usaha. Dari jumlah tersebut, bank penyalur diperkirakan nantinya bisa memberikan sekitar Rp 9 miliar pinjaman tanpa bunga. ”Persentasenya itu tidak hanya didominasi oleh peternakan saja, tapi sektor lain juga seperti yang saya sebutkan tadi,” harapnya.
Nantinya, jika salah satu bidang kurang peminatnya, maka akan digeser ke bidang lainnya. ”Misalnya di perkebunan sedikit peminatnya, maka bisa digeser ke hortikultura bahkan peternakan,” terang mantan kepala Bagian Pemerintahan Setda KLU ini.
Peminat program subsidi bunga pinjaman tersebut masih didominasi peternakan. Sejak 2022 lalu, sudah ada antrian pengajuan dari sektor tersebut. Disamping itu, pada tahun tersebut baru dibuka untuk peternakan saja. ”Nanti setelah PKS selesai kami akan sosialisasikan ke yang lainnya juga ke masyarakat, bahwa ini tidak hanya untuk peternakan saja,” tandasnya.
Terpisah Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Tanjung Umarta membenarkan, pembaruan PKS sedang berproses. Pembaruan dilakukan lantaran adanya perubahan fokus penyaluran bantuan tersebut.
Untuk perluasan sektor penerima, pihaknya tengah berkoordinasi dengan DKP3 KLU. Pembaruan PKS diperkirakan akan klir dalam waktu dekat. ”Insya Allah itu bisa dilakukan,” pungkasnya. (fer/r9)
