TANJUNG-Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memastikan stok beras masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. ”Soal harga kita tidak bisa intervensi langsung, itu wewenang Bulog,” ujar Kepala DKP3 KLU Tresnahadi, Jumat (27/1).
Dikatakannya, DKP3 hanya bisa mengintervensi pada persoalan produksi padi petani. Terutama mengenai upaya meningkatkan hasil produksi komoditas tersebut. ”Kami hanya fokus pada persoalan peningkatan produksi saja,” sambungnya.
Berdasarkan data 2022 lalu, jumlah luas tanam padi di lahan sawah di lima kecamatan sebanyak 6.220,60 hektare. Dari jumlah tersebut, jumlah produksi padi yang dihasilkan 39.703,19 ton.
Rinciannya, di Kecamatan Pemenang dengan luas tanam 409,05 hektare menghasilkan 2.931,54 ton. Kecamatan Tanjung luas tanam 1.218,09 hektare menghasilkan 7.679,09 ton. Kecamatan Gangga luas tanam 1.115,85 hektare menghasilkan 7.030,19 ton.
Kecamatan Kayangan luas tanam 1.295,75 hektare menghasilkan 7.305,43 ton. Sedangkan di Kecamatan Bayan dengan luas tanam 2.181,88 hektare menghasilkan 14.756,94 ton. ”Itu dari lahan sawah saja, belum termasuk lahan bukan sawah,” katanya.
Untuk produksi padi di lahan bukan sawah, itu terdapat di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Gangga, Kayangan, dan Bayan. Rinciannya yakni di Kecamatan Gangga dengan luas tanam tiga hektare menghasilkan 9,90 ton. Kecamatan Kayangan dengan luas tanam 165 hektare menghasilkan 183,94 ton. Sedangkan Kecamatan Bayan luas tanam 544,50 hektare menghasilkan 1.623,41 ton. ”Total luas tanam padi di lahan sawah dan bukan sawah 6.933,12 hektare dengan total produksi sebanyak 41.520,44 ton,” bebernya.
Meski tidak bisa mengintervensi harga beras, namun DKP3 tetap membantu masyarakat untuk mendapatkan komoditas tersebut. Salah satunya seperti memberi bantuan beras pada nelayan yang tidak bisa melaut akibat cuaca buruk. ”Karena tidak melaut maka otomatis tidak ada penghasilan untuk membeli keperluan dapur seperti beras, jadi kami hadir di sana,” jelasnya.
Pihaknya memberikan bantuan sebanyak 10 kilogram beras per satu kepala keluarga (KK). Bantuan ini diyakini juga membantu mereka di tengah kenaikan harga beras saat ini. ”Pembagian ini kami lakukan secara bertahap memang per desa dan akan segera tuntas,” kata mantan plt kadis Dukcapil ini. (fer/r9)
