alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

KLU Gelar Musrenbang Pertanian Pertama

TANJUNG-Petani sering mengeluhkan harga komoditas pertanian yang anjlok saat musim panen tiba. Hal ini menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Pertanian tingkat Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dari Musrembang ini diharapkan bisa dibentuk BUMD yang dapat menjamin stabilnya harga komoditas pertanian.

“BUMD ini harus mampu menyelesaikan permasalahan tersebut,” tegas Bupati KLU H Najmul Akhyar usai membuka Musrembang Pertanian, kemarin (27/2).

Dikatakan rendahnya harga komoditas pertanian saat panen menjadi salah satu permasalahan yang sering dialami petani. Hal ini diduga akibat mata rantai distribusi yang begitu panjang. Karenanya mata rantai distribusi yang panjang ini harus dipangkas.

“Kalau mata rantai distribusinya diputus, petani bisa mendapatkan harga lebih baik,” tegasnya.

Salah satu solusi yang bisa diambil adalah dengan membentuk BUMD pertanian. BUMD ini nantinya bisa membeli komoditas pertanian KLU dengan harga yang wajar.  Terutama saat panen.

Dengan demikian, diharapkan harga komoditas pertanian tetap stabil.

“Pada akhirnya para petani menjadi lebih sejahtera,” tukasnya.

Ia mengungkapkan, Musrenbang Pertanian yang pertama kali digelar ini dibahas berbagai persoalan yang dihadapi petani. Musrenbang ini menjadi penting karena 80 persen masyarakat KLU berprofesi sebagai petani.

“Sektor pertanian sejauh ini paling banyak berperan dalam mengatasi persoalan kemiskinan,” tuturnya.

Bupati menilai, sektor pertanian juga terkait dengan sektor-sektor lainnya. Seperti perikanan, hingga pariwisata. Karenanya melalui musrenbang tersebut, diupayakan terjalin sinergisitas antara sektor pertanian dengan sektor lainnya.

Bupati menambahkan, selain persoalan harga panen yang anjlok, persoalan lainnya yang dihadapi petani adalah menyangkut ketersediaan pupuk. Masalah ini kerap dikeluhkan para petani.

Untuk mengatasi masalah pupuk ini, pemkab telah melakukan sejumlah langkah. Salah satunya menyediakan dana talangan untuk membeli pupuk sebelum kembali dijual ke petani. Sehingga petani yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli pupuk, bisa mendapatkan pupuk dari dana talangan ini.

Sementara itu, Kepala DKPP KLU Nanang Matalata menjelaskan lahan pertanian di KLU mencapai lebih dari 80 ribu hektare. Lahan tersebut terdiri dari lahan sawah teknis, nonteknis, hingga tadah hujan. Begitu juga dengan  potensi perkebunan, juga sangat menjanjikan.

Namun potensi tersebut belum tergarap maksimal. Terlebih pascagempa lalu, banyak petani banyak terdampak. Jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya juga banyak yang rusak. Belum lagi berbicara mengenai topografi KLU yang berbukit-bukit sehingga mempersulit distribusi air untuk kepentingan pertanian.

“Karenanya melalui musrenbang ini diharapkan ada solusi untuk memecahkan berbagai persoalan tersebut,” tandasnya

Hasil musrenbang tersebut nantinya akan diteruskan pada musrenbang tingkat kabupaten sebelum dituangkan dalam rancangan RKPD KLU. (fer/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks