alexametrics
Selasa, 9 Agustus 2022
Selasa, 9 Agustus 2022

Tingginya Silpa Disumbang Belanja Tidak Langsung

TANJUNG-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyatakan ada tiga OPD dengan serapan anggaran 2018 paling rendah. Yakni Dikpora, Bakesbangpol dan Sekretariat DPRD KLU. Serapan anggaran ketiganya di bawah 80 persen.

Menanggapi hal ini,  Kasubag Tata Usaha Bakesbangpol KLU Zaenuddin mengatakan, rendahnya serapan disumbang oleh realisasi belanja tidak langsung.  Yakni pada realisasi pembayaran gaji para pegawai Bakesbangpol.

“Jadi saya mau klarifikasi soal 79,70 persen, itu memang masuk semua dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung,” ungkapnya, kemarin (27/2). Penyumbang Silpa ini berasal dari sisa anggaran pembayaran gaji pegawai yang tidak terbayarkan.

Ia menuturkan, total anggaran 2018 Bakesbangpol KLU sebesar Rp 3.582.282.200.000. Pagu untuk belanja langsung sebesar 2.157.862.200 dan  realisasinya sebesar Rp 2,052,257,805, atau sebesar 95,11 persen. Sedangkan untuk belanja tidak langsung total pagunya sebesar Rp 1,370.420.000. Namun realisasinya hanya sebesar Rp 759.659.583, atau sebesar 55,43 persen.

Baca Juga :  Tertimpa Longsoran Batu, Warga Setangi Lombok Utara Meninggal

“Belanja tidak langsung inilah yang besar sumbangan silpanya,” sambungnya.

Ia mengungkapkan, realisasi yang tidak begitu besar di belanja tidak langsung ini dikarenakan kendala jumlah pegawai di Bakesbangpol. Saat ini jumlah ASN Bakesbangpol hanya delapan orang.

Pascagempa lalu, sejumlah ASN Bakesbangpol juga dimutasi dan menyisakan banyak jabatan lowong. Termasuk beberapa kepala seksi. Sementara pihaknya sudah menganggarkan untuk penggajian mereka.

“Tetapi kan tidak bisa dibayarkan, karena orangnya tidak ada. Inilah yang membuat belanja tidak langsung hanya terealisasi 55,43 persen,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, tahun 2017 lalu penganggaran untuk penggajian mengalami kekurangan. Sehingga bagian Kesra di Bakesbangpol tidak bisa membayarkan gaji sejumlah pegawai, khususnya pegawai honorer. Sebab itu di tahun berikutnya jumlah penganggaran ditambah agar tidak terjadi lagi kekurangan.

Baca Juga :  Ini Dia Lima Desa Terbaik Lomba Kampung Sehat di Lombok Utara

Silpa yang dihasilkan tahun 2018 ini diakui Zaenuddin hanya berasal dari gaji pegawai saja. Hal ini yang ia ingin coba luruskan mengapa Silpa Bakesbangpol sebesar 79,70 persen. Sementara dalam belanja langsung anggaran yang tidak dieksekusi  yakni anggaran keluar daerah.

“Karena KLU ini membutuhkan banyak anggaran, makanya tidak dieksekusi saat itu. Silpa yang banyak itu ada di belanja tidak langsung sebenarnya,” pungkasnya. (fer/r3)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/