Selasa, 31 Januari 2023
Selasa, 31 Januari 2023

10.066 Warga KLU Dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahtraan Sosial

TANJUNG-Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tercatat 10.066 warga KLU dikeluarkan lantaran tidak layak masuk data.

Kepala Dinas Sosial P3A KLU Faturrahman membenarkan hal ini. Data per Maret 2022, jumlah warga KLU yang masuk DTKS 199.422 jiwa. Dari jumlah tersebut diserahkan ke pemdes untuk verifikasi oleh masing-masing kepala dusun. ”Kadus itulah yang akan melakukan verifikasi ke bawah, apakah penerima itu masih layak mendapatkan apa tidak,” ujarnya, Minggu (27/11).

Setelah verifikasi, tiap desa melakukan musyawarah desa (musdes). Akhirnya ditemukan sekitar 10.066 jiwa atau 5.312 KK yang tidak layak masuk DTKS. Tidak layak lantaran sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, hingga taraf ekonominya telah meningkat. ”Bahkan ada juga yang sudah menjadi ASN,” bebernya.

Baca Juga :  Janji Manis untuk Honorer K2 Lombok Utara

Setelah 10.066 jiwa dikeluarkan, data pengganti langsung dimasukkan kembali. Data pengganti ini merupakan warga yang membutuhkan sesuai hasil verifikasi.

Usulan baru data warga tidak mampu untuk masuk 6.120 jiwa. Namun dari jumlah tersebut, data usulan yang valid hanya 4.149 jiwa.

Lebih lanjut Faturrahman membeberkan, usulan data melalui BPNT sebanyak 2.095 jiwa. Dari jumlah tersebut, data valid 1.653 jiwa dan tidak valid 442 jiwa. Usulan data melalui PKH 705 jiwa. Dari jumlah tersebut data valid 545 jiwa dan tidak valid 160 jiwa. ”Yang mengusulkan melalui PBI, yang valid 444 jiwa, dan yang tidak valid 790 jiwa. Terakhir melalui DTKS , yang valid itu 1.507 jiwa dan tidak valid 579 jiwa,” tandasnya.

Baca Juga :  Harga Sapi Turun, Harga Daging Tetap Mahal

Kasi Bencana Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Imam Fatoni membenarkan 5.312 KK dikeluarkan dari DTKS. Mereka dikeluarkan sesuai dengan aturan Permensos 146 tahun 2013.

Ada berbagai alasan dikeluarkannya warga dari DTKS. Di antaranya adanya perubahan taraf kehidupan masyarakat. Seperti ketika tercatat dalam DTKS dan lulus menjadi ASN atau PPPK, maka langsung dikeluarkan. ”Ada bantuan yang sesuai dengan kriterianya masing-masing, tapi jika sudah menjadi PPPK maupun ASN, maka sudah tidak bisa menerima bantuan” pungkasnya. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications OK No thanks