TANJUNG-BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rakor dan workshop penyusunan draf nol rencana kontingensi gempa bumi dan tsunami, Selasa (28/3). Kegiatan ini sebagai antisipasi dan kesiagaan terhadap potensi bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD KLU M Zaldy Rahadian mengatakan, kegiatan ini difasilitasi BNPB RI. Bekerja sama dengan Bank Dunia melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP). Pihaknya telah menyesuaikan dokumen kajian risiko bencana 2021-2022. Draf yang disusun ini merupakan dokumen turunannya. ”Rencana kontingensi ini khusus untuk gempa dan tsunami. Kalau dalam penyusunan dokumen bencana itu kan semua bencana, Tapi yang ini lebih spesifik,” ujarnya.
Dikatakannya, gempa bumi dan tsunami merupakan bencana alam yang tidak bisa dipisahkan. Di KLU terdapat 11 potensi bencana dengan potensi tertingginya lima bencana. Yakni banjir, kekeringan, longsor, gempa, dan tsunami. ”Saat ini semua stakeholder diundang,” sambungnya.
Dalam penyusunan draft ini, dokumen harus disusun secara partisipatif. Artinya, harus ada timbal balik data melalui kegiatan diskusi antarstakeholder. ”Ini kita susun dan data-datanya bisa kita pertanggungjawabkan, jadi kita enak menyampaikan itu,” katanya.
”Kita juga menjadi contoh di NTB,” imbuh mantan kepala Dinas PUPR KLU ini.
Lebih lanjut dikatakan, presiden RI menyampaikan 7 poin dalam Rakornas kebencanaan, Februari lalu. Di antaranya, kesiapsiagaan dan kewaspadaan sebelum bencana. Dokumen-dokumen terkait hal tersebut juga harus disiapkan. Sehingga ketika terjadi bencana, ada acuan yang digunakan. ”Karena dalam dokumen ini ada sistem komando, poskonya di mana, sumber daya yang kita miliki seperti apa, penyebaran dan koordinasinya seperti apa,” jelas Zaldy.
Berbicara soal potensi tsunami, di KLU diperkirakan berpotensi setinggi 10 meter, dengan waktu menyelamatkan diri 10 menit. Upaya kesiagaan terkait hal ini juga didiskusikan dalam workshop tersebut.
Anggaran penyusunan draf ini, berasal dari Bank Dunia melalui BPBD. Sedangkan mengenai kebutuhan anggaran saat bencana belum dibahas. Meski begitu, dalam dokumen ini nantinya akan tertuang hingga kebutuhan logistiknya. ”Makanya kita butuh dinas kesehatan untuk mengetahui berapa rumah sakit, klinik bahkan puskesmas, dokternya berapa dan alat alatnya,” tandas mantan kepala DLH KLU ini.
Terpisah, Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi mengatakan, semua stakeholder sangat penting untuk menjaga, memelihara, maupun memperbaiki lingkungan apabila ada kerusakan. ”Harapan saya semua masyarakat di Gumi Tioq Tata Tunaq ini harus bisa menjaga aset masyarakat yaitu lingkungan, masyarakat paham apa yang mesti dilakukan, serta bisa mengatasi bila terjadi bencana alam seperti 2018 lalu,” jelasnya.
Mantan asisten III Setda KLU ini menyakini jika masyarakat KLU sudah tidak lagi trauma dengan gempa bumi 2018 lalu. Musibah tersebut menjadi pelajaran bagi masyarakat KLU untuk bisa meningkatkan kesadaran antisipasi dan kesiapsiagaan. (fer/r9)
