alexametrics
Selasa, 9 Agustus 2022
Selasa, 9 Agustus 2022

Pariwisata Gili Tramena Berpotensi Terganggu

Status Kawasan Suaka Alam

TANJUNG-Gili Trawangan, Meno dan Air  (Tramena) telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam sesuai SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Pada sisi yang lain, Gili Tramena juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Rakor Forum Penataan Ruang (FPR), Selasa lalu. Hal ini dilakukan untuk menemukan solusi permasalahan tata ruang di KLU, khususnya Gili Tramena.

”Harus dimulai dengan penetapan perencanaan yang terintegrasi dan berkualitas untuk acuan penataan dan pengendalian pembangunan secara utuh,” jelas Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, Kamis (28/4).

Menurut Djohan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan matra spasial dalam pembangunan dan investasi. Saat ini Pemerintah KLU tengah berupaya menyelesaikan Perda RTRW KLU tahun 2022-2024. Sekaligus Perbup tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan pariwisata Gili Tramena.

Baca Juga :  Komisi I Temukan 8 Honorer Diduga Titipan

”Untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, kontributif dan berkelanjutan,” sambungnya.

Selain itu, pariwisata KLU memiliki potensi yang cukup lengkap. Mulai dari wisata bahari, budaya yang unik, hingga objek wisata yang masih autentik. Gili Tramena dan sekitarnya didorong memberikan multiplayer effect bagi pertumbuhan pariwisata KLU.

”Gili Tramena berperan penting mendorong pertumbuhan kawasan yang memberikan multiplayer effect terhadap wilayah sekitarnya,”  kata Djohan.

Secara eksistensi, Gili Tramena memiliki 1.089 fasilitas penunjang pariwisata. Seperti hotel, restoran, fasilitas kesehatan, toko, dan lainnya. Disamping itu, 60 persen lahan Gili Tramena telah terdapat pembangunan.

”Hanya sekitar 40 persen saja berupa lahan terbuka, kebun dan semak belukar,” beber politisi PKB itu.

Penetapan Gili Tramena sebagai kawasan suaka diakui Djohan setelah menimbang sejumlah aspek. Mulai dari aspek ekologi, ekonomi, hingga sosial budaya. Begitu juga dengan penetapannya sebagai KSPN.

Baca Juga :  Pengelolaan dan Aset Dermaga Gili Air Diserahkan ke Pemerintah KLU

”Pertimbangan Forum Tata Ruang nantinya bisa menjadi acuan kita dalam menyelesaikan masalah penataan ruang di KLU,” tandasnya.

Pj Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi mengatakan, Pemerintah KLU menerima surat keputusan pemerintah pusat mengenai status Gili Tramena. Hal ini yang mendorong dilakukannya penyesuaian kembali RTRW.

”Sesuai SK Kementerian LHK Nomor: 6598/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 pada tanggal 27 oktober 2021, yang mana keputusannya Gili Tramena masuk sebagai kawasan hutan konservasi,” beber Anding.

Ketua Forum Tata Ruang itu tak menampik jika itu berpotensi mengganggu aktivitas pariwisata KLU. Hal ini mengingat Gili Tramena juga telah ditetapkan sebagai KSPN. Sehingga penting bagi Forum Tata Ruang berkoordinasi untuk menyepakati bersama mengenai SK Kementerian LHK tersebut.

”Dengan harapan nantinya bisa dilakukan pengelolaan kembali Gili Tramena oleh pemerintah daerah,” pungkasnya. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/