TANJUNG-Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mematangkan persiapan Pilkades serentak lima desa, di aula Kantor Bupati KLU, Rabu (29/3). ”Ini adalah awal tahapan pelaksanaan Pilkades,” ujar Kepala Bidang Pendataan dan Administrasi Desa (PADes) DP2KBPMD KLU Marta Efendi.
Pada tahapan ini, sejumlah OPD KLU hingga TNI dan Polri diundang untuk melakukan koordinasi awal. Koordinasi tersebut dalam rangka penyusunan jadwal pelaksanaan Pilkades.
Dikatakan Marta, rapat ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan SK tahapan dan jadwal Pilkades. Setelah itu dilanjutkan dengan pembentukan panitia kabupaten, panitia kecamatan, dan panitia penyelesaian sengketa Pilkades. ”Sampai pada pembentukan panitia desa,” sambungnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi pada seluruh BPD penyelenggara Pilkades. Hal ini perlu dilakukan lantaran BPD memiliki peran penting dalam pelaksanaan Pilkades nantinya.
BPD masing-masing desa yang melakukan Pilkades akan membentuk panitia. Termasuk memantau pelaksanaan Pilkades agar berjalan sesuai ketentuan. ”Karena gawe ini pelaksananya nanti adalah BPD,” katanya.
Ada sejumlah masukan yang diterima terkait draft jadwal Pilkades. Ini menjadi bahan pertimbangan pihaknya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. ”Sehingga nanti pelaksanaan Pilkades ini sesuai dengan hasil rapat kita hari ini,” harapnya.
Ditambahkannya, dari jadwal yang direncanakan, Pilkades serentak akan dilaksanakan Rabu, 25 Oktober. Sedangkan untuk anggaran Pilkades, Marta menyebut ada penambahan dari dana insentif sebesar Rp 100 juta. ”Anggaran yang disediakan jadi Rp 600 juta,” tandasnya.
Plt Kasat Intelkam Polres Lotara Iptu I Ketut Artana mengatakan, pencalonan Pilkades akan dimulai April mendatang. Untuk itu pihaknya sudah mulai melakukan pertemuan langsung ke desa penyelenggara Pilkades serentak. ”Tujuannya agar bisa mengidentifikasi potensi yang bakal terjadi di desa tersebut,” ujarnya.
Pihaknya juga melakukan identifikasi bakal calon yang akan mendaftarkan diri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui karakter bakal calon di lima desa penyelenggara Pilkades. Sehingga ketika muncul persoalan, bisa diatasi dengan cepat. ”Makanya kami juga bekerja sama dengan TNI dan Satpol PP,” sambungnya.
Pihaknya akan mengawal mulai dari sebelum pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan. Bhabinkamtibmas akan memberikan imbauan pada masyarakat terkait dengan perkembangan situasi desa dan perkembangan Pilkades. ”Potensi kerawanan sangat banyak, tidak menutup kemungkinan ada orang yang ingin maju ke provinsi atau kabupaten yang dikhawatirkan memenangkan satu calon kades,” bebernya. (fer/r9)
