alexametrics
Senin, 15 Agustus 2022
Senin, 15 Agustus 2022

Aturan Baru, Pencatatan Nama Minimal 2 Kata

KLU Sosialisasi Aturan Pembuatan Nama Baru

TANJUNG-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) KLU mulai melakukan sosialisasi terkait aturan pencatatan nama minimal dua kata dari pusat. Hal ini mengingat surat perintah dari Kemendagri sudah diterima.

”Memang kemarin kami sudah kedapatan surat perintah Kemendagri Nomor 73/2022, tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan,” ujar Kepala Dinas Dukcapil KLU H Rubain, Minggu (29/5).

Pencatatan nama dua suku kata dikatakan untuk memudahkan masyarakat. Tujuannya agar dokumen kependudukan nantinya tidak terjadi perbedaan dengan dokumen lainnya.

”Sekarang ini hanya tinggal sosialisasi saja saya rasa, karena yang namanya nama, ini kan pemberian orang tua,” sambungnya.

Menurutnya, orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai aturan ini. Sebab ini akan memudahkan mereka untuk membuat dokumen lain kedepannya. Bagi pencatatan nama yang saat ini sudah terlanjur kurang dari dua kata, tidak ada persoalan.

Baca Juga :  Ratusan Trabaser Siap Jajaki Sambik Elen

”Tapi kita juga belum tahu apakah bisa nanti satu kata atau tidak. Jika penginputannya bisa, ya tidak jadi masalah,” kata Rubain.

Perlu diketahui, aturan pemerintah pusat tersebut menyatakan minimal dua kata. Sedangkan untuk maksimalnya, karakter nama itu sebanyak 60 huruf, termasuk spasi. Jika lebih dari itu, maka pencatatan namanya tidak bisa, karena kolomnya tidak mencukupi.

”Intinya maksimal 60 karakter,” tegasnya.

Mantan kepala Bagian Pemerintahan Setda KLU itu mengatakan, pihaknya akan menyosialisasikan aturan ini melalui pertemuan di desa-desa. Dirinya berharap hal ini akan semakin mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukannya.

”Jadi kalau nama orang dulu yang panjang panjang, tidak perlu diubah,” tandasnya.

Baca Juga :  Dewan KLU Sidak Pelayanan Air Bersih

Terpisah, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil KLU Arif Aryadi mengatakan, pada tahap awal ini, sosialisasi dilakukan pada masyarakat yang datang membuat data kependudukan di dinas.

”Di surat perintah Kemendagri itu diatur. Jadi karena ini sudah jadi aturan, mau tidak mau harus dijalankan,” katanya.

”Melalui program pelayanan langsung ke desa-desa itu akan langsung kita sosialisasikan soal ini,” pungkasnya. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/