alexametrics
Senin, 15 Agustus 2022
Senin, 15 Agustus 2022

Tarif PDAM Naik, Koalisi Masyarakat Gedor DPRD KLU

Massa Demo Sampaikan Mosi Tidak Percaya DPRD

TANJUNG-Koalisi masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali melakukan aksi demo mengenai kenaikan tarif PDAM Amerta Dayan Gunung, Senin (30/5). Kali ini massa mendatangi DPRD KLU dan Kantor Bupati Lombok Utara.

Dalam aksi tersebut, koalisi masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan. Diantaranya mosi tidak percaya pada DPRD KLU dan seruan tidak membayar air PDAM selama lima bulan.

”Kami sangat kecewa dengan pemerintahan saat ini,” tegas koordinator lapangan aksi demo PDAM Wiramaya Arnadi pada Lombok Post.

Kekecewaan tersebut muncul lantaran mereka merasa tidak mendapat respons dewan dan Pemerintah KLU. Hal itu ditegaskan Maya sebagai sebuah kesombongan. Artinya, pejabat maupun dewan dinilai tidak menghargai masyarakat yang datang menyampaikan aspirasinya.

”Paling tidak temui kami, beri alasan yang tepat, itu yang kami inginkan,” sambungnya.

Menurutnya, DPRD sebagai perwakilan rakyat seharusnya memfasilitasi massa bertemu bupati, direktur, dan pengawas PDAM.

”Pada masyarakat KLU, tandai mereka, jangan dipilih lagi,” serunya.

Mengenai kenaikan tarif, tidak menjadi persoalan jika ekonomi sudah pulih. Kenyataan saat ini, ekonomi masyarakat KLU belum sepenuhnya membaik.

”Kami pasti akan turun lagi,” katanya.

Baca Juga :  Polres Lotara: Aktif Bantu Semprot Desinfektan ke Kandang Ternak

Berbicara soal alasan PDAM menaikkan tarif, Maya menilainya sebagai sebuah kebodohan. Dalam SK Gubernur NTB yang ditelaahnya, tidak ada penekanan untuk menaikkan tarif. Hanya memberikan batas harga sesuai klasifikasi pelanggan.

”Begitu juga di Permendagri, tidak ada menekan daerah untuk menaikkan tarif. Munculnya di Perbup yang artinya ini keputusan bupati, bukan SK Gubernur dan Permendagri,” bebernya.

Ketua LSM Surak Agung KLU itu juga mempertanyakan penyampaian Pemerintah KLU pada gubernur NTB. Sehingga memunculkan nominal standar harga untuk KLU di dalam SK Gubernur.

”Pernah mengkaji tidak? Mana kajiannya? Masih mampu tidak masyarakat KLU bayar itu,” tanyanya.

”Kita lihat sendiri, dari 17 ribu pelanggan paling hanya 2.000 yang bisa bayar. Karena mereka masih banyak nunggak,” tandasnya.

Koordinator lapangan aksi demo lainnya Suhaerudin membacakan sejumlah tuntutan. Diantaranya menurunkan tarif dan menurunkan direktur PDAM karena dinilai tidak becus bekerja. Massa aksi juga melontarkan mosi tidak percaya pada DPRD KLU.

Massa aksi menuntut bupati dan wakil bupati mundur dari jabatan. Hal ini mengingat yang dijanjikan justru tidak berjalan. Mendesak dibentuk pansus DPRD KLU tentang kenaikan tarif PDAM dan mengkaji ulang kenaikan tersebut.

Baca Juga :  Terlalu, Warga di KLU Dapat Bantuan Sembako Bekas Tikus

Massa aksi juga menuntut kejelasan alokasi subsidi sebesar Rp 3-5 miliar untuk PDAM KLU. Mereka juga menyerukan aksi mogok bayar bagi pengguna PDAM selama lima bulan.

Menanggapi tuntutan itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU Hakamah mengatakan sudah rapat bersama PDAM. Pihaknya meminta agar dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Setelah masyarakat setuju, barulah PDAM menaikkan tarif penggunaan air.

”Itu kesepakatan kami,” katanya.

Dasar kenaikan tersebut diklaim Hakamah sudah jelas di Permendagri Nomor 21 tahun 2020. Tepatnya pada pasal 5 tentang full cost recovery. Jika tarif PDAM tidak dinaikkan, maka Pemerintah KLU harus menganggarkan penuh untuk pelayanan PDAM.

”Dalam setahun sekitar Rp 16,8 miliar kalau tidak mau menaikkan tarif,” beber politisi Gerindra itu.

Mengenai kenaikan tarif PDAM ini, Hakamah menilai hanya waktunya yang tidak tepat. Sebab masyarakat KLU dilanda gempa dan pandemi yang berimbas pada perekonomian yang lemah.

”Bukan hanya harapan orang demo, masyarakat di bawah pun kita sudah dengar soal itu,” bebernya. (fer/r9)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/