Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah menyiapkan angggaran untuk menjalankan program tersebut.
Anggaran yang disiapkan di APBD tahun 2026 sebesar Rp1 miliar. Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) KLU Tresnahadi, mengatakan, kelanjutan program ini didasarkan pada besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Alhamdulillah, program pinjaman modal tanpa bunga ini tetap dilanjutkan karena manfaatnya sangat dirasakan oleh nelayan, petani, hingga peternak,” ujar Tresnahadi.
Ia menjelaskan, sebelum program kembali dijalankan, akan dilakukan pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bupati Lombok Utara dengan Direktur Bank NTB Syariah.
Saat ini, DKP3 KLU telah bersurat kepada Sekda agar pembahasan PKS tahun 2026 dapat segera dilakukan. “Insyaallah program ini segera kita mulai,” jelasnya.
Tresnahadi menambahkan, realisasi program pinjaman modal tanpa bunga pada tahun sebelumnya sangat tinggi.
Dari total anggaran Rp 1 miliar yang dialokasikan, tingkat realisasi mencapai 99 persen.
"Artinya memang sangat dibutuhkan dan benar-benar diharapkan oleh masyarakat,” tambahnya.
Dalam program ini, setiap penerima manfaat dapat mengajukan pinjaman dengan nilai maksimal Rp 25 juta, baik secara perorangan maupun kelompok.
Keunggulan utamanya tanpa bunga, sehingga penerima manfaat hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman.
Tresnahadi mengimbau masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan agar segera mengajukan permohonan melalui DKP3 KLU.
Program ini juga diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Editor : Redaksi Lombok Post