VIDEO: Warga Demo Minta Dugaan Korupsi di RSUD Praya Dituntaskan

68

PRAYA-Puluhan pengurus dan anggota Pemuda Pancasila Lombok Tengah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Mereka mendorong jaksa mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran biaya pengolahan pengganti darah (BPPD) di unit transfusi darah (UTD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya (RSUD) Praya.

“Jaksa tidak perlu takut. Kami siap membantu,” tegas koordinator lapangan (korlap) massa aksi Ikhsan Ramdhani di halaman kantor Kejari Loteng, Kamis (3/6/2021).

Menurutnya, kasus dugaan penyalahgunaan BPPD UTD RSUD Praya itu tidak saja melibatkan satu atau dua orang. Melainkan secara bersama-sama, atau berjamaah. Untuk membuktikannya, jaksa diminta mengusut secara tuntas, jangan setengah-setengah.

“Termasuk kasus-kasus dugaan korupsi yang lain,” tandas Ketua Formapi NTB tersebut.

Kedatangan masa aksi dijaga ketat personel Polres Loteng. Mereka diterima Kasi Intel Kejari Loteng Catur Hidayat Putra.

“Diantaranya ada pembangunan puskesmas dan PDAM Praya. Kami minta semuanya dibongkar,” sambung perwakilan masa lainnya Bustomi Taifuri.

Kata dia, jika tidak, pihaknya mengancam akan mendatangi kembali kantor kejari dengan jumlah masa yang lebih besar lagi. “Karena apa yang kami lakukan ini, demi menyelamatkan uang negara dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bustomi yang juga Ketua Suaka NTB tersebut.

Perwakilan masa aksi lainnya Ahmad Junaidi tidak ingin, jaksa hanya menangani dugaan kasus korupsi kelas kepala desa (kades) semata. Tapi perlu juga penanganan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oknum-oknum pejabat. Baik pemkab maupun pemerintah kecamatan.

“Jika jaksa takut, Pemuda Pancasila Loteng dan sejumlah LSM siap mengawal dan membantu,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Loteng Catur Hidayat Putra menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya, karena Pemuda Pancasila Loteng ikut memberikan perhatian terhadap kasus yang tengah di tangani jaksa. Dia memastikan, penanganan kasus BPPD UTD RSUD Praya jalan terus.

“Saat ini, kita sedang melakukan pendalaman. Apakah ada atau tidak perbuatan melanggar hukum,” paparnya.

Bagi Yabo -panggilan akrabnya-, penanganan kasus dugaan korupsi membutuhkan waktu lama dan membutuhkan kehati-hatian. Sehingga tidak semudah yang dibayangkan.

Kendati demikian, jaksa tetap komit, profesional, independen dan akuntabel. Kata dia, sedangkan dugaan kasus-kasus korupsi yang lain, jaksa juga sedang melakukan pengumpulan data. Salah satunya, pembangunan sejumlah puskesmas.

“Untuk kasus BPPD UTD RSUD Praya ini, kami optimis tuntas tahun ini,” pungkas Yabo. (dss/r5)