VIDEO : Bupati Djohan Tak Rela Ritel Modern Beroperasi di Lombok Utara

83

TANJUNG-Kabar akan beroperasinya sejumlah ritel modern dibantah Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu. Ritel modern dipastikan tak diberikan izin beroperasi, guna memastikan usaha masyarakat lokal terjaga.

”Kalau ada yang bilang pemerintah sudah mengeluarkan izin untuk Alfamart atau Indomaret, itu fitnah,” tegas dia, kemarin (5/5).

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan suatu saat pemda membuka peluang bagi usaha luar.  ”Sejak periode pertama saya menjabat sudah didatangi sama pihak ritel modern ini untuk meminta izin beroperasi namun saya tolak. Sampai saat ini saya masih komitmen untuk tidak memberikan izin,” beber politisi PKB itu.

Djohan menyebutkan, dirinya menginginkan agar pengusaha kecil memiliki daya saing dan mampu mengelola usahanya dengan baik. Sehingga perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan.

”Ini (UMKM, Red) belum siap untuk bersaing. Kasihan, kita hidupkan dulu pengusaha kita di sini. Memang banyak yang minta namun tidak pernah saya komentari,” jelas Djohan.

Ia menegaskan jika dirinya tidak pernah berjanji apa pun pada pihak ritel modern. Ditanya mengenai ritel modern F (inisial) yang ada di SPBU Telaga Wareng, Djohan enggan menanggapi panjang. Hal ini dikarenakan ritel yang mirip Alfamart dan Indomaret itu berdiri bukan pada periode pemerintahannya.

”Itu kan kebijakan pemerintah dulu, bukan pada periode saya,” tandas dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Agus Tisno turut memberi komentarnya. Dia mengatakan belum mendengar kabar adanya ritel modern akan masuk ke Lombok Utara.

Namun tidak menutup kemungkinan peluang investasi, sepanjang mendapatkan restu dari pimpinan daerah. Terlebih, sejauh ini belum ada aturan lebih khusus semacam perda yang melarang adanya Alfamart dan Indomaret berdiri di daerah.

”Dulu pernah ada wacana namun sekarang tidak terdengar lagi, jika sekarang mereka ingin masukan ya silakan saja. Kita tidak melarang perihal perizinannya,” jelas dia.

”Sekarang tergantung teman-teman di PUPR diperbolehkan atau tidak untuk tata ruangnya, kalau disetujui dan daerah (bupati, Red) merestui ya kami proses,” pungkas dia. (fer/r9)