VIDEO : Rantai Panjang Perdagangan Orang, Dari NTB Dijual ke Saudi

Para tekong (calo, Red) memiliki banyak cara untuk mengirim tenaga kerja secara ilegal ke Arab Saudi. Iming-iming gaji besar, gratis umrah dan haji serta dokumen dipermudah. Padahal mereka memiliki niat buruk. Menjual korban ke agensi tenaga kerja ilegal di luar negeri.  

—————————————

PEREMPUAN berinisial HW yang kini menjadi tersangka dan ditahan Polda NTB sudah lama bergelut dalam pengiriman tenaga kerja. Uang yang didapat cukup menggiurkan.

Pada awal 2009, HW membentuk perusahaan PJTKI. “Sejak berdiri saya sudah kirim ratusan tenaga kerja,” kata HW saat diinterogasi penyidik Polda NTB, akhir pekan lalu.

Selama 2009, dia mengirim ke wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara. Untuk merekrut , perempuan asal Bekasi, Jawa Barat, itu memiliki jaringan agen internasional. ”Saya bekerja sama dengan mereka,” terangnya.

Agen tersebut nantinya yang bertugas menjual ke orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja. ”Agen saya itu ada yang bernama Ahmad untuk ke Arab Saudi,” jelasnya.

Setiap pengiriman PMI dia tetap berkomunikasi. Tetapi, setelah adanya moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi 2015 silam ia tak lagi leluasa. ”Sekarang-sekarang ini tidak pernah komunikasi dengan agen,” ujarnya.

Setelah adanya moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi, dia memilih mengirim tenaga kerja itu ke wilayah Asia Pasifik. ”Saya kirim ke Malaysia, Singapura, Jepang, dan beberapa negara lainnya,” ujarnya.

Moratorium itu belum dicabut hingga saat ini. Tetapi, HW tetap memberanikan diri mengirim tenaga kerja ke Arab Saudi. ”Saya kirim  ke Arab sejak 2019,” kata HW.

Dia terpaksa mengirim karena banyaknya permintaan dan banyak para tenaga kerja mau bekerja di Arab Saudi. ”Saya tidak memiliki pilihan lain,” kata dia.

HW mengaku mendapatkan uang bersih hingga Rp 5 juta per sekali pengiriman PMI ilegal. ”Uang itu di luar proses pengiriman, penampungan, dan pembayaran paspor,” jelasnya.

Dia yang mendapatkan modal dari agen mencari para tekong di beberapa daerah. Termasuk di NTB. ”Kalau di NTB hampir semua ada di kabupaten/kota,” bebernya.

HW tak membeberkan jumlah uang yang dikirimkan oleh agensi. Dia hanya menyebutkan memberikan para tekong Rp 19 hingga Rp 20 juta untuk modal merekrut para pekerja ilegal ke Arab Saudi. Uang itu digunakan untuk operasional tekong, biayamedical, tiket pesawat, transportasi, makan korban, tempat tinggal dan kepengurusan berkas dan lainnya.

Setiap pengiriman, tekong mendapatkan uang bersih hingga Rp 3 juta hingga Rp 4 juta. Bahkan bisa lebih ketika harga tiket pesawat sedang turun. ”Ya, segitu dah dapatnya,” ujarnya.

Dia tidak mengetahui pasti jumlah yang didapatkan agensi dari setiap pengiriman orang. ”Saya tidak tahu berapa,” kata dia.

Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati mengatakan, perusahaan HW memang terdaftar dengan pengiriman tujuan Timur Tengah. Dia sudah mengirim puluhan PMI ilegal sejak 2009.

Tetapi, setelah moratorium pengiriman PMI tahun 2015 membuatnya tak berbuat banyak. Sehingga, tujuan pengiriman pindah ke Asia Pasifik, seperti Malaysia dan Singapura.

HW tetap mengirim PMI ke Timur Tengah. Tetapi secara diam-diam. “Dia main dua kaki. Misalnya yang direkrut 100, paling yang dikirim legal hanya 10 orang,” ungkapnya.

Sebenarnya, pihak agensi menginginkan tenaga kerja yang memiliki keahlian. Dia meminta perusahaannya untuk melatihnya sebelum dikirim ke negaranya. ”Sehingga pihak agensi mengirim uang cukup besar. Kisarannya Rp 130 juta-an,” terangnya.

Tetapi, HW tak mampu mencari para pekerja yang memiliki keahlian khusus. Dan tidak pernah memberikan pelatihan kepada mereka. ”Sehingga, ketika dikirim tenaga kerja ilegal itu tak bisa berbuat apa-apa,” kata dia.

Uang untuk pelatihannya dia ambil. Selain itu jug digunakan untuk biaya hidup para PMI ilegal di  penampungan. ”Tidak mungkin mendapatkan uang  Rp 5 juta sekali mengirim,” ungkapnya.

Saat ini, polisi masih mendalami keberadaan perusahaan cabang milik HW di wilayah NTB. Dia mendapatkan kabar, kalau dia memiliki cabang perusahaan di Bima. ”Kalau ada kita minta Disnakertrans menutup perusahan itu,” tegasnya.

Diketahui, kedok direktur PT IJ itu terbongkar setelah salah satu PMI ilegal Siti Nurjanah itu meninggal dunia di Arab Saudi. Warga Jago, Praya, Lombok Tengah (Loteng) itu meninggal karena tempat penampungannya terbakar, Juni 2019 silam. Setelah diusut ternyata  almarhum Siti Nurjanah dikirim menjadi PMI ilegal.

Dari hasil penyelidikan, ternyata Siti dikirim oleh perekrut bernama Siti Aisyah.  Siti Aisyah menjanjikan gaji besar dan pemberangkatan gratis. Siti Asiyah sudah ditangkap dan saat ini masih menjalani proses persidangan di Lombok Tengah.

Dari keterangan Aisyah, modal pemberangkatan dan pengurusan administrasi itu berasal dari HW. Aisyah diberikan modal Rp 19 juta untuk memberangkatkan satu PMI ilegal.

Itu untuk biaya transportasi, medical, paspor, dan administrasi lainnya.  Dari uang Rp 19 juta, Aisyah juga menerima fee sekitar Rp 5 juta hingga Rp 6 juta rupiah. Begitu cara HW merekrut pada PMI ilegal ke wilayah timur tengah. (suharli/r2)