VIDEO : Dugaan Pemotongan Bantuan Tunai di Desa Lingsar Mencuat

GIRI MENANG-Kasus dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) kembali mencuat di Lombok Barat (Lobar). Kali ini dugaan pemotongan bantuan dampak Covid-19 terjadi di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar Lombok Barat.

“Saya terima BLT DD itu Rp 600 di kantor desa. Setelah saya terima, pak kadus minta Rp 200 ribu. Tujuannya sih katanya untuk bantu warga lain yang belum dapat,” jelas Sadri, warga Dusun Lingsar Keling, Desa Lingsar, kepada Lombok Post Sabtu pekan lalu.

Namun setelah ditanya ke warga yang dikatakan akan diberikan bantuan dari pemotongan, ternyata tidak ada bantuan yang diberikan. Sehingga Sadri curiga pemotongan yang dilakukan tidak diperuntukkan bagi warga, melainkan untuk kepentingan pribadi.

Dari informasi yang ia dapatkan, tidak hanya dirinya yang mendapatkan pemotongan bantuan. Ada juga beberapa warga lain yang menerima perlakuan sama dari kepala dusun. “Ya kami merasa keberatan dengan pemotongan ini. Itu kan hak kami,” ungkapnya.

Herdianto, warga yang ditunjuk sebagai perwakilan membeberkan ada beberapa warga yang mendapatkan pemotongan BLT DD tahap I. Namun yang berani melapor hanya dua orang.

Ia pun bersama BPD sudah berupaya melakukan klarifikasi kepada kadus yang bersangkutan. “Dia (kadus) mengakui pemotongan itu untuk biaya rokok. Dan beliau sanggup mengembalikan. Namun setelah kami konfirmasi ke korban, tidak ada pengembalian sampai sekarang,” bebernya.

Sehingga, ia berharap pemotongan ini bisa diproses hukum. “Kami sudah melaporkan ke Ombudsman tapi tidak ada tindak lanjut,” sesalnya.

Yang membuat warga semakin keberatan, ada dugaan intimidasi terhadap mereka yang berani melaporkan kasus pemotongan bantuan. Warga diancam tidak akan mendapatkan pelayanan dari dusun jika membutuhkan dokumen kependudukan atau yang lainnya.

Plt Kepala Desa Lingsar Juhaini yang dikonfirmasi Lombok Post ke Kantor Desa Senin(6/7), membenarkan adanya informasi dugaan pemotongan BLT DD. “Setelah saya konfirmasi dengan beliau (Kadus Lingsar Keling) didampingi Ombudsman, pengakuan beliau itu bukan pemotongan. Dia menyatakan, jika itu uang rokok,” ungkapnya.

Pihaknya pun akhirnya meminta kepada kepala dusun mengembalikan ke warga. Namun, setelah dikonfirmasi ke warga, ternyata belum dikembalikan. “Ini sempat membuat saya kecewa kepada kepala dusun tersebut,” sesal Juhaini.

Sehingga warga yang merasa keberatan dengan pemotongan itu akhirnya dimediasi dengan kepala dusun. Ada lima orang warga yang diketahui mendapat potongan uang BLT DD. Jumlahnya bervariasi. Mulai dari Rp 200 ribu, Rp 100 ribu, dan Rp 50 ribu.

“Tiga orang menyatakan tidak keberatan dengan pemotongan, dinyatakan dengan surat pernyataan. Sementara dua orang tidak datang,” bebernya.

Keesokan harinya, dua warga diundang kembali. Mereka berdua dikatakan Plt Kades mengaku sudah menerima uang yang dianggap dipotong. “Makanya saya harap ini tidak diperpanjang agar Desa Lingsar ini aman,” ujar pria yang juga bertugas di Pemerinatahan Kecamatan Lingsar ini.

Namun warga justru meminta agar kepala dusun diberhentikan. Ini yang membuat Juhaini cukup kesulitan memenuhi permintaan warga. Karena untuk memberhentikan seorang kepala dusun, ada proses yang mesti dilalui. “Tapi Pak Kadus sudah saya buatkan Surat Peringatan (SP) pertama,” terangnya.

Jika ada pelanggaran lain, pihak desa kemudian akan memberikan peringatan atau pun teguran, sanksi baru kemudian bisa diberhentikan. “Tapi tidak bisa kita berhentikan begitu saja. Ada mekanismenya,” paparnya.

Apalagi, informasi yang didapatkannya, pemotongan tidak dilakukan terhadap semua warga penerima bantuan. Namun dengan kejadian ini, ia berharap bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Agar tidak mengabaikan surat pernyataan yang dibuat sejak awal.

“Sudah ada surat pernyataan kami buat, melarang semua kepala dusun untuk melakukan pemotongan. Cuma ada satu dusun yang muncul persoalan seperti ini. Jadi pemotongan ini tidak di semua dusun,” tandasnya. (ton/r3)