VIDEO: Warga Terima Dana Konsinyasi, Jalur Sirkuit Mandalika Tersambung

75

PRAYA-Satu per satu pemilik lahan yang berstatus enclave di lokasi pembangunan sirkuit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mengambil penitipan pembayaran sisa lahannya di Pengadilan Negeri (PN) Praya. Dari 15 kepala keluarga (KK), tinggal menyisakan tujuh KK lagi yang belum mengambil uang konsinyasi.

“Hari ini ada dua yang dieksekusi,” kata Kepala Divisi Legal ITDC Yudhistira Setiawan, Rabu (13/1).

Langkah itu diambil, karena mereka telah menerima keputusan konsinyasi. Mereka secara sukarela merobohkan rumah, kandang sapi hingga pohon yang berdiri di halaman rumahnya masing-masing.

Di atas dua bidang lahan seluas 20 are itu berdiri lima rumah, satu dapur, satu kamar mandi, dan satu kandang sapi. Ditempati empat kepala keluarga.

Kata dia, mereka menerima uang ganti untung Rp 2,7 miliar. Jika ditotal, dari yang sudah menerima konsinyasi Rp 15,2 miliar.

Setiap kali eksekusi, ITDC menyediakan kendaraan untuk mengangkut sisa-sisa bangunan. Kemudian dibawa ke tempat yang dituju, atau sesuai keinginan warga. Selain itu, ITDC juga menyiapkan rumah sementara.

“Yang merasa belum menerima konsinyasi, mohon kerja sama dan dukungannya,” harap Yudi didampingi Kepala Divisi Construction Enhacement ITDC Aris Joko Santoso.

Dia menegaskan, prinsipnya ITDC terus berpacu dengan waktu menyelesaikan pembangunan sirkuit Mandalika. Untuk itu, langkah terakhir akan disiapkan ITDC yakni, eksekusi secara paksa. “Mau tidak mau, suka tidak suka warga harus menerima,” tegasnya.

Itu sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yudi menekankan, yang pasti ITDC dan pemerintah sudah beretikad baik dengan membayar lahan dan bangunan berdasarkan hasil tim appraisal.

Hanya saja, dalam perjalanannya ada warga yang menolak, sehingga ITDC menitipkan pembayarannya di pengadilan. “Akhir bulan ini juga, lahan yang ada harus klir,” sambung Kepala Divisi Construction Enhacement ITDC Aris Joko Santoso.

Dia berharap, beberapa hari ke depan tujuh orang yang dimaksud segera mengambil pembayaran di pengadilan. Setelah itu, barulah dilakukan eksekusi.

“Kami terus melakukan pendekatan persuasif, lewat komunikasi dan koordinasi,” pungkas Joko.

Kapolres Loteng AKBP Esty Setyo Nugroho bersyukur warga menerima hasil appraisal dan ketetapan dari pengadilan. “Warga yang membongkar sendiri rumahnya secara mandiri,” katanya.
Saat proses pembongkaran bangunan rumah yang dilakukan warga, Polres Loteng tidak mengerahkan personel ke lokasi. “Hanya pengamanan rutin saja di sekitar kawasan. Sifatnya hanya standby,” jelas kapolres. (dss/r5)