MATARAM-Biaya pemilihan umum gubenur/wakil gubernur selama ini dianggap sangat menyedot anggaran dan memberatkan keuangan daerah. Para kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di NTB mendukung gagasan ketua umum mereka H Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penghapusan mekanisme pemilihan gubernur yang saat ini dilakukan secara langsung.
“Jadi bukan penghapusan jabatan gubernur yang diusulkan Gus Muhaimin (sapaan Muhaimin Iskandar, Red) tapi pemilihan gubernur secara langsung,” kata Ketua DPW PKB NTB HL Hadrian Irfani saat dialog di acara ‘Bincang Lombok Post’ yang disiarkan di kanal Youtube Lombok Post Official.
Dia mengungkapkan, Gus Muhaimin menyarankan agar makenisme pemilihan kepala daerah di provinsi itu tidak dilakukan secara langsung. Gubernur sebaiknya dipilih presiden melalui mendagri ataupun bisa dipilih DPRD provinsi.
Menurut Hadrian, pemilihan gubernur secara langsung sangat tidak efektif dengan berbagai pertimbangan. Diantaranya, di era otonomi daerah saat ini, wilayah kekuasaan gubernur sudah tidak ada karena kabupaten dan kotamadya dipimpin bupati/walikota. Gubernur hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi koordinatif dan adminstratif.
“Belajar dari proses politik yang terjadi sekarang, jabatan gubernur yang sudah berakhir diisi langsung oleh pelaksana tugas (Plt) yang pemilihannya dilakukan oleh presiden melalui mendagri,” jelasnya.
Mekanisme penunjukan Plt gubernur oleh presiden menurutnya sangat efektif sehingga roda pemerintahan di daerah tetap bisa berjalan. Terlebih lagi proses ini tidak memakan anggaran besar seperti pemilihan gubernur secara langsung.
“Biaya pemilihan gubernur secara langsung sangat besar, di NTB mungkin sekitar 500 miliar lebih sementara kondisi keuangan daerah sangat memprihatinkan di tengah ancaman resesi,” ungkapnya.
Anggaran tersebut semestinya bisa digunakan untuk membangun sumber daya manusia di NTB dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan.
Pilkada juga dinilainya berdampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat. Perpecahan di akar rumput yang cukup luas rentan terjadi karena perbedaan dukungan calon kepala daerah provinsi.
“Kalau pilkada di tingkat kabupaten/kota kan skalanya tidak terlalu luas sehingga peluang perpecahan bisa diminimalisir,” ujarnya.
Hadrian mengungkapkan gagasan Gus Muhaimin ini muncul karena euforia melihat mesin politik PKB yang sudah terbangun baik di NTB hingga ke akar rumput. Muhaimin optimistis kursi gubernur bisa diraih. Salah satu syaratnya dengan memenangkan pemilu legislatif. PKB saat ini di DPRD provinsi mengantongi 6 kursi dan ditargetkan bisa mendapat 8 kursi.
Jika partainya minimal mampu memperoleh 8 kursi akan membuat mereka semakin mudah berkoalisi dengan parpol lain mengusung calon gubernur. “Kalau kami menang pileg, insya Allah di pilkada gubernur PKB juga bisa menang walaupun nanti dipilih DPRD,” tandasnya. (ida/r2)
