Hari Kedua NTB Razia Masker, 309 Warga Terjaring, 10 Diantaranya PNS

MATARAM-Hari kedua penegakan Perda, warga tampaknya belum jera. Masih banyak orang tidak memakai masker terjaring razia.

”Hari ini (kemarin) kami temukan 309 orang pelanggar, 291 di antaranya warga biasa dan 10 orang PNS,” kata Kepala Satpol PP NTB Tri Budiprayitno, kemarin (15/9).

Dari sekian banyak pelanggar, yang bayar denda sebanyak 97 orang masyarakat umum, masing-masing Rp 100 ribu sehingga totalnya Rp 9,7 juta. Kemudian 8 orang ASN membayar denda masing-masing Rp 200 ribu sehingga totalnya Rp 1,6 juta.

“Secara keseluruhan total denda uang hari kedua Rp 11,3 juta. Selebihnya kena sanksi sosial,” kata Tri.

Jumlah pelanggar pada hari kedua, kata Tri, hampir sama dengan hari pertama. Jumlah yang terjaring hari pertama bukan 170 orang (seperti diberitakan sebelumnya), tapi 310 orang. Sebab, pada malam hari masuk laporan tambahan jumlah pelanggar.

”Ya hampir samalah dengan hari kedua, meski berkurang satu,” katanya.

Masih banyaknya pelanggar Perda sangat disesalkan. Itu menunjukkan banyak warga tidak pakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Parahnya, pelanggaran tidak hanya dilakukan warga biasa tapi para aparatur pemerintah. Hari pertama ditemukan tujuh orang ASN, pada hari kedua 10 orang ASN terjaring razia.

”Menyedihkan juga,” sesalnya.

Dilihat dari sebaran lokasi razia, ke-309 orang pelanggar perda itu berada di Kota Mataram 7 orang, Lombok Barat 78 orang. Lombok Utara 23 orang, Lombok Tengah 30 orang, Lombok Timur 72 orang. Sementara di Kabupaten Sumbawa 38 orang, Sumbawa Barat 16 orang, Kabupaten Bima 37 orang, dan hasil razia mobile 8 orang.

”Dompu dan Kota Bima belum ada laporan. Mereka sudah razia tapi belum masuk laporannya,” jelas mantan Kadiskominfotik NTB ini.

Sementara itu, sebanyak 10 ASN terjaring razia di kantor-kantor OPD Pemprov NTB. Sebanyak dua ASN di Lombok Timur, dan satu ASN di Kota Mataram.

Meski kasusnya hampir sama, menurutnya, efek jera sudah mulai terasa. Saat razia di Bertais dan Sangkareang Kota Mataram, petugas hanya menemukan beberapa orang pelanggar. Padahal dua lokasi itu merupakan jalur ramai.

”Artinya memang sebagian masyarakat baru tahu. Tapi jika razia dilakukan semakin ke pelosok semakin banyak kita temukan pelanggar,” katanya.

 

Warga Butuh Contoh

 

Di sisi lain, pelanggaran perda dilakukan orang-orang yang sehari-hari di lingkaran pemerintahan. Sejak pagi kemarin, beredar video yang menunjukkan Staf Khusus Gubernur NTB tidak menggunakan masker saat meninjau galian C di Desa Korleko, Lombok Timur.

Video yang diunggah di akun media sosial Kis Krima tersebut menunjukkan, Staf Khusus Gubernur mengenakan batik berkeliling meninjau lokasi tambang pasir tanpa masker. Jika merujuk pada Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, semua orang di NTB tanpa terkecuali jika tidak menggunakan masker di luar rumah harus dikenakan sanksi.

Terpisah, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB Nasrudin mengatakan, PWI mendukung langkah yuridis yang ditempuh Pemprov NTB dalam menerapkan Perda Nomor 7 Tahun 2020. ”Ini penting untuk meminimalisir penularan Covid-19,” katanya.

Ketegasan pemerintah sangat penting, sebab sampai hari ini kasus Covid-19 terus meningkat. ”Esensinya bukan untuk mendapatkan dana sebagai sanksi denda tetapi lebih utama dimensi edukasinya,” katanya.

PWI NTB berharap, wartawan mematuhi protokol kesehatan guna mengurangi risiko terinfeksi virus. Selalu pakai masker saat beraktivitas di luar rumah, cuci tangan, dan menjaga jarak. ”Ayo kita disiplin dengan tiga hal itu,” katanya.

Terpisah, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah akan membentuk tim khusus untuk meminimalisir angka kematian pasien Covid-19. ”Jika angka kematian berhasil ditekan, akan lebih mudah bagi daerah zona oranye dan zona kuning menjadi zona hijau,” katanya.

Terlepas dari takdir seseorang, risiko kematian kata dia bisa dicegah. ”Tapi karena treatment kita hanya medis saja, akhirnya kita lupa pada persoalan psikologis pasien,” katanya.

Meskipun pemerintah berjibaku menangani penyebaran Covid-19, kebijakam stimulus ekonomi juga harus tetap berjalan. Bantuan mesin-mesin lokal bisa segera disalurkan sehingga ekonomi menggeliat kembali.

“Kita tidak bolen lengah. Jadi betul-betul saya minta tidak main-main. Karena kita tidak bisa berharap dari yang lain, selain dari akselerasi anggaran daerah kita sendiri,” katanya.

 

Luhut Turun Gunung

 

Sementara itu, dari Jakarta, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk mendampingi Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam pengawasan yang lebih ketat pada 9 provinsi pusat penyebaran Covid-19.

Luhut dan Doni diberi waktu 2 minggu dengan tiga target utama yakni menekan laju pertumbuhan kasus positif, menaikkan jumlah prosentase kesembuhan, serta sedapat mungkin menekan angka kematian. Perintah presiden diberikan pada hari senin (14/9)

Kesembilan provinsi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total nasional tersebut adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bali, Sumut dan ditambah Papua. Sembilan Provinsi ini menyumbang 75 persen dari total kasus kumulatif nasional dan 68 persen dari total kasus aktif.

Saat ini Luhut memang sedang menjabat Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN)

Rapat koordinasi telah dilakukan bersama kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di kesembilan provinsi tersebut “Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate,” tegasnya.

Luhut mengatakan bahwa untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan Covid 19 di kesembilan provinsi utama itu pihaknya telah menyusun tiga strategi. Pertama adalah operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol Kesehatan, kedua adalah peningkatan manajemen perawatan pasien Covid19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate. Kemudian yang ketiga adalah penanganan secara spesifik kluster-kluster penularna di setiap provinsi.

“Karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik,”katanya kepada para kepada para Kepala Daerah serta pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi tersebut.

Luhut menegaskan dalam dua hari mendatang rapat-rapat teknis dengan semua provinsi akan digelar secara intensif. “Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya siapa berbuat apa dan kita deploy semua sumber daya yang kita miliki,” tegasnya.

Menkopolhukam Mahfud MD mengingatkan pada para kepala daerah akan perlunya perubahan Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbub) atau Peraturan Walikota (Perwali) menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar polisi dapat menerapkan aturan pidana pada operasi yustisi. “Operasi yustisi itu kaitannya dengan penegakan hukum pidana, sementara menurut Undang-Undang (UU) Pergub atau Perbub atau Perwali tidak boleh memuat sanksi Pidana,”jelas dia.

Mahfud menyarankan agar para kepala daerah segera memproses perubahan Pergub, Perbub atau Perwali tersebut menjadi Perda ke DPRD. Sementara itu, saat ini di seluruh Indonesia hanya 2 Pergub (tentang Covid-19) yang telah menjadi Perda. “Tetapi seumpama polisi mau melakukan hukuman pidana itu diluar Pergub masih memungkinkan, misalnya pakai UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,” saran dia.

Dengan memakai UU tersebut, polisi dapat menuntut pelanggar dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Operasi Yustisi telah diterapkan secara serentak di kesembilan provinsi terhitung sejak kemarin (15/9). Meski demikian, ada beberapa provinsi yang sebelumnya juga telah menerapkan operasi yustisi untuk menindak tegas pelanggar protokol Covid 19 sebelum keluar perintah Presiden Joko Widodo hari ini. Provinsi tersebut antara lain Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, dalam hal PSBB, DKI Jakarta sejak awal merupakan zona PSBB. ’’Sampai dengan sekarang (PSBB DKI) tidak pernah dicabut,’’ terangnya di kantor presiden kemarin.

Hanya saja, per 14 September lalu DKI memutuskan ada pengetatan agar kondisinya menjadi lebih baik. Karena lima pekan terakhir Jakarta konsisten berada di zona oranye dan merah. Bahkan lebih banyak wilayah yang merah ketimbang oranye. Menurut Wiku, itu adalah bagian proses yang memang harus dilakukan dalam menjalankan PSBB. Ada gas dan rem.

Bila kasus meningkat dan mulai  tidak terkendali dalam jangka waktu lama, maka aktivitas yang berkontribusi pada peningkatan kasus harus diperketat. Wiku menuturkan, pihaknya ikut terlibat dalam proses konsultasi sehingga dihasilkan pengetatan di DKI Jakarta.

Aturan semacam itu tidak hanya berlaku bagi DKI Jakarta, melainkan di seluruh Indonesia. ’’Beberapa daerah yang sudah zonanya merah selama beberapa minggu, ini adalah alarm,’’ lanjutnya. Harus  ada pengendalian yang lebih ketat di daerah tersebut agar kondisinya membaik.

Di luar itu, Wiku mengingatkan agar ada kerja sama pemda di daerah-daerah yang bersebelahan. Dalam kasus DKI misalnya, perlu sinergi dengan kabupaten/kota di kawasan bodetabek. Karena masyarakat di masing-masing daerah memiliki mobilitas tinggi dan punya peluang saling mengunjungi.

 

IHSG Mulai Pulih     

 

Dari sisi ekonomi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, tren Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berangsur membaik. Dia mengklaim hal tersebut sebagai dampak penanganan serius dari pemerintah terhadap pandemi.

“Kemarin memang ada hiccup sedikit tapi hiccup ini sudah terecover kembali. Hari Jumat kemarin adalah trading terbesar sepanjang sejarang, tradenya positif karena merespon kebijakan pemerintah menangani pandemi Covid-19,” ujarnya di Jakarta, kemarin (15/9).

Dia melanjutkan, pasar modal RI bahkan sudah kembali rebound di atas negara-negara lain. “Indonesia (IHSG) sudah kembali ke jalur 5.000,” imbuhnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai, pergerakan IHSG bersifat fluktuatif dan sensitif pada berbagai isu. Termasuk saat adanya kabar travel warning dari negara-negara lain bagi wisatawan dari Indonesia. Nantinya, Tauhid yakin pasar saham akan berangsur stabil kembali.

“Wajar kalau satu-dua hari (IHSG) merah. Nanti akan kembali lagi. Apapun akan direspon oleh IHSG, jadi wajar saja. Nanti juga akan go back lagi, karena pasar IHSG satu atau dua hari bukan cerminan nasional untuk jeda waktu yang lebih lama,” jelasnya.

Dia mengimbau, harus ada koordinasi antara pusat dan daerah terkait rambu-rambu yang jelas pada kebijakan PSBB DKI. Tauhid menilai, penetapan PSBB dirasa perlu mengingat tingginya kasus positif yang terjadi. Persoalannya, DKI Jakarta adalah wilayah sentral yang sangat sensitif pada berbagai isu ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. “Artinya, level koordinasinya harus tinggi dibanding wilayah lainnya,” imbuhnya.

Analis pasar modal Hans Kwee menilai, peningkatan IHSG merespons pengumuman oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa PSBB diterapkan agak longgar. Mengingat, tempat aktivitas ekonomi tetap buka. Seperti mall, pusat perbelanjaan, dan toko-toko lainnya. Meski kapasitasnya dibatasi.

“Pasar (saham) menganggap PSBB tidak seburuk yang diperkirakan, seperti Maret,” terang Hans melalui sambungan telepon.

Begitu pula perkantoran yang juga tetap beroperasi. Sehingga, pelaku pasar menilai kondisi PSBB DKI Jakarta saat ini tidak berbeda dengan masa transisi. Alhasil, realisasi itu mematahkan prediksi pasar mengenai tekanan ekonomi yang lebih besar dan banyak sektor bisnis yang mati.

Dalam perdagangan pasar saham kemarin, IHSG kembali terkoreksi. Turun -1,18 persen atau 60,96 poin ke level 5.100,86. Hans menyebut, pertambahan kasus positif Covid-19 dengan tingkat kematain yang terus meningkat di Indonesia menjadi sentimen negatif. Tercatat mencapai 3.507 kasus dan 124 orang meninggal dalam sehari.

“Dari situ pelaku pasar berpikir mengambil profit taking (jual saham). Karena secara global, pasar saham tidak ada isu negatif,” ungkap Direktur Anugerah Mega Investama itu.

Secara global, pasar saham tumbuh positif. Itu dipengaruhi oleh berlanjutnya uji klinis tahap III vaksin Covid-19 kolaborasi antara Astra Zenec dan Oxford University. Tercatat indeks Dow Jones meningkat 327,69 poin di posisi 27.993,33. Begitu pula, Shanghai SE Composite dan Hang Seng index yang finis positif di bursa Asia. Masing-masing meningkat 0,51 persen dan 0,45 persen.

 

Kelemahan Birokrasi

 

Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan munculnya wabah Covid-19 membongkar kelemahan birokrasi di Indonesia. Pertama adalah soal data. Dia mengatakan di tengah wabah ini, ternyata terungkap bahwa data yang dimiliki pemerintah sangat lemah.

’’Data kita masih banyak berkabut. Belum begitu jelas,’’ katanya saat menerima pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara virtual di Jakarta kemarin (15/9). Dia menegakan data tersebut harus dibuat bersih. Kabutnya harus dihilang. Selain itu dia juga menemukan laporan adanya data yang tumpeng tindih. Kondisi data yang belum bersih atau berkabut itu, terasa dampaknya dalam penanganan Covid-19. Sebab membuat program-program penanganan Covid-19 mengalami keterlambatan eksekusi di lapangan.

Selain itu Ma’ruf juga menyoroti eksekusi program penanganan Covid-19 di lapangan terkendala prosedur, regulasi, atau birokrasi. Dia mengatakan di lapangan terjadi prosedur birokrasi yang kurang mendukung percepatan eksekusi kebijakan penanganan Covid-19.

Kemudian Ma’ruf juga menyinggung masih nampak terjadi ego sektoral. ’’Jadi kerja bareng (menangani Covid-19, Red) belum kelihatan. Masing-masing (lembaga, Red) masih tarik-menarik,’’ katanya. Dia menuturkan adanya pandemi ini tentunya ingin membangun sistem kerja yang collaborative working (bekerja berkolaborasi). Dia berharap KASN bisa turut andil mengatasi hambatan-hambatan itu. Mulai dari data yang belum jelas, kendala sistem birokrasi yang belum bisa cepat di tengah pandemi, sampai adanya ego sektorat di antara lembaga.

Pimpinan MPR mendorong pemerintah segera menyiapkan skema vaksinasi massal penangkal virus Covid-19. Sebab, penyebaran virus semakin meluas. Diharapkan vaksin sudah mulai diproduksi massal pada akhir tahun ini dan bisa digunakan pada awal 2021.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo saat berkunjung PT Bio Farma kemarin (15/9). Menurut Bamsoet, PT Bio Farma dan Sinovac Biotech Ltd telah menyelesaikan uji klinis tahap I dan II. “Sekarang masuk tahap III dengan melibatkan 1.620 relawan,” papar dia.

Uji klinis tahap III diperkirakan akan selesai pada akhir tahun ini. Menurutnya, bahan baku vaksin baru datang dari Tiongkok pada November, maka diharapkan pada Februari 2021 vaksin Korona dari Bio Farma sudah bisa digunakan oleh masyarakat.

Mantan Ketua DPR RI itu mengatakan, mulai November 2020 hingga Desember 2021, Indonesia akan mendapatkan sekitar 260 juta bahan baku (bulk) vaksin CoronaVac dari Sinovac. “Ketersediaan 260 juta bulk tersebut akan membuat Bio Farma bisa memproduksi sendiri 130 juta vaksin,” terang dia.

Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Uni Emirat Arab melalui Bio Farma dan G-42 untuk pengadaan 10 juta vaksin Sinopharm pada Desember 2020. Indonesia patut berbangga, karena tidak semua negara bisa mendapatkan komitmen pengadaan vaksin dari lembaga farmasi terkemuka dunia.

Menurut Bamsoet, ada 260 juta penduduk Indonesia yang perlu divaksin. Sementara kesediaan vaksin yang siap pakai dari Sinovac maupun G-42, jumlahnya sangat terbatas. “Perlu political will dari pemerintah untuk mengutamakan siapa saja yang berhak mendapatkan vaksin di periode awal,” tuturnya.

Sesuai saran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), peruntukan awal vaksin harus diutamakan kepada tenaga medis dan kesehatan. Selanjutnya kepada kalangan yang rentan terpapar Covid-19. Siapa saja kalangan yang rentan itulah yang perlu dibreakdown lebih jauh. “Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial,” tuturnya

Bamsoet yakin, sebagai induk holding BUMN bidang Farmasi (membawahi PT Kimia Farma dan PT Indofarma), Bio Farma dalam jangka panjang bisa memproduksi sendiri vaksin penangkal Covid-19 sesuai strain virus yang ada di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebutnya sebagai Vaksin Merah Putih, yang dikerjakan paralel antara Bio Farma dengan Kementerian Riset dan Teknologi,  serta Lembaga Eijkman dan perguruan tinggi.

Bio Farma punya rekam jejak dan kredibilitas yang tak perlu diragukan, karena sudah pengalaman lebih dari 130 tahun di bidang farmasi. Sebagai produsen vaksin terbesar di kawasan Asia Tenggara, produk yang dihasilkan Bio Farma sudah digunakan di lebih dari 150 negara. “Memproduksi vaksin sesuai strain virus Covid-19 yang berkembang di Indonesia,  bukan hal yang sulit bagi Bio Farma,” terangnya.

Wakil Ketua Umum Kadin itu mengungkapkan, Presiden Joko Widodo menargetkan pada Januari 2021 uji klinis selama sepuluh bulan terhadap Vaksin Merah Putih sudah bisa dilakukan. Sehingga pada kuartal ketiga 2021, Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri Vaksin Merah Putih dengan target produksi mencapai 320 juta pada 2022. Sekitar 96 juta penduduk yang tergabung dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS akan mendapatkan vaksin tersebut secara gratis. Sementara masyarakat umum lainnya bisa membeli dengan harga terjangkau.

Selain pengadaan vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan sarana dan prasarana lainnya dalam menyiapkan vaksinasi massal terhadap rakyat Indonesia. Seperti, jarum suntik, kotak penyimpanan vaksin maksimal suhu 8 derajat celcius, dan lainnya. Hal itu akan menjadi sejarah pertama vaksinasi terbesar yang dilakukan bangsa-bangsa dunia, termasuk Indonesia. “Persiapannya harus dilakukan sejak sekarang, agar nanti tak kedodoran” tegas Bamsoet.

Turut hadir dalam kunjungan itu Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Direksi PT Bio Farma yang hadir antara lain Direktur Utama Honesti Basyir, Direktur Keuangan dan Mitra Bisnis IGN Suharta Wijaya, Direktur Operasi M Rahman Roestan, Direktur Pemasaran, Penelitian, dan Pengembangan Sri Harsi, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito. (ili/JPG/r6)

 

Para Pelanggar Protokol di Hari Kedua

 

MATARAM

7 Orang

LOMBOK BARAT

78 Orang

LOMBOK UTARA

23 Orang

LOMBOK TENGAH

30 Orang

LOMBOK TIMUR

72 Orang

SUMBAWA

38 Orang

SUMBAWA BARAT

16 orang

KABUPATEN BIMA

37 Orang

DOMPU

Hingga tadi malam belum udpate laporan

KOTA BIMA

Hingga tadi malam belum udpate laporan

 

Sumber: Sat Pol PP NTB