VIDEO : Aksi Anti Israel Berakhir Ricuh, Pol PP NTB Gebuk Demonstran

MATARAM-Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Peduli Palestina di kantor gubernur NTB berujung ricuh, Senin (24/8). Beberapa mahasiswa diseret dan dipukuli aparat. Massa pun kocar kacir dan membubarkan diri.

Aksi tersebut awalnya berjalan damai. Mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi itu terlebih dahulu mendatangi kantor Dinas Perdagangan NTB. Di sana mereka menyampaikan aspirasinya di hadapan Kepala Disdag NTB H Fathurrahman.

Ada lima poin tuntutan mahasiswa, yakni mengutuk sikap Pemprov NTB yang dianggap membangun hubungan atau mendiamkan produk NTB diekspor ke Israel. ”Stop ekspor produk NTB ke Israel dan putuskan segala bentuk hubungan dengan Israel,” kata Deky Setyawan, ketua umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB dalam pernyataan sikapnya.

Aliansi mahasiswa juga meminta gubernur mencopot kepala Disdag NTB. Mahasiswa juga meminta gubernur dan jajarannya meminta maaf secara resmi.

Akbar Al Imam, salah seorang mahasiswa mengatakan, apa pun dalihnya, menurutnya kerja sama perdagangan itu mencederai perjuangan umat Islam yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina. ”Memang kita tahu itu hubungan bisnis tapi kita bergerak atas nama kemanusiaan,” tegasnya.

Produk NTB yang diekspor ke Israel berupa kerajinan alang-alang dan kerajinan batu alam. Setelah mendatangi kantor Dinas Perdagangan NTB, mereka melanjutkan aksi di kantor gubernur NTB. Aksi tersebut dijaga aparat keamanan. Mahasiswa kembali menyampaikan aspirasinya.

Sampai siang, aksi berjalan damai. Aksi mulai memanas saat mahasiswa berusaha masuk menemui gubernur, namun gagal. Tidak puas dengan tanggapan pemprov, mahasiswa kemudian melempari baliho gubernur dan wakil gubernur di depan gerbang menggunakan air.

Salah seorang mahasiswa naik dan mencopot baliho gubernur tersebut. Spontan aksi itu menyulut kemarahan anggota Satpol PP NTB yang kemudian mengejar dan memukuli mahasiswa. Satu orang mahasiswa digeret ke halaman kantor gubernur.

Terpisah, Kepala Disdag NTB H Fathurrahman menjelaskan, pemprov tidak ada perjanjian dagang dengan Israel. ”Provinsi NTB tidak pernah melakukan perjanjian dagang dengan pihak luar negeri. Kewenangan tersebut ada di pemerintah pusat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, surat keterangan asal (SKA) merupakan sertifikat asal barang. Di dalam sertifikat dinyatakan bahwa barang yang di ekspor berasal dari daerah pengekspor.

Sampai Juni, ekspor NTB terbesar masih berasal dari Tambang sebesar 94, 12 persen dengan negara tujuan Filipina, Korsel, Jepang dan China. Sedangkan non tambang dengan nilai 5,88 persen terbesar disumbang komoditi perikanan dan kelautan 2,31 persen dengan negara tujuan Malaysia, China, Australia dan Hongkong.

Komoditi pertanian dan perkebunan 3,42 persen dengan negara tujuan Prancis, Korsel, dan Hongkong. Sisanya berasal dari kerajinan 0,15 persen dengan negara tujuan USA, Jerman, Norway dan Israel. (ili/r5)