Tahap Pertama, Bawaslu se-NTB Dapat Tambahan Anggaran Rp 900 Juta

MATARAM-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui tambah anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah Pandemi Covid-19. “Tadi malam (kemarin malam, Red) sudah disetujui,” kata Sekretaris Bawaslu NTB Lalu Ahmad Yani, Senin (29/6).

Total anggaran yang digelontorkan tahap pertama sebesar Rp 900 juta untuk Bawaslu se NTB. “Nantinya itu untuk membeli kebutuhan APD pelaksanaan verfak dan coklid dengan standar covid,” imbuhnya.

Anggaran tahap pertama itu akan dibagi secara proporsional di tujuh kabupaten/kota. Ada lima item Alat Pelindung Diri (APD) yang wajib dibeli sesuai arahan pemerintah pusat. “Ada masker, face shield, hand sanitizer, sarung tangan, dan pakaian hazmat,” katanya merincikan.

Sembari itu Kemenkeu dan daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 melakukan evaluasi. “Jadi memang pencairannya bertahap, sembari melihat kesiapan masing-masing daerah melalui NPHD-nya sejauh mana anggaran yang dihibahkan bisa membantu membeli APD,” ulasnya.

Selain itu anggaran Rp 900 juta itu, boleh digunakan membiayai rapid test petugas pengawas. “Tetapi kita lihat ada beberapa daerah yang sudah menyediakan biaya rapid test,” terangnya.

Pada prinsipnya kata Yani, Bawaslu di NTB sangat siap melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Terkait kebutuhan anggaran akan dicairkan secara bertahap. “Sembari kita evaluasi jangan sampai ada pembiayaan yang tumpang tindih,” ulasnya.

Kondisi keuangan negara yang rapuh selama pandemi membuat proses pencairan harus cermat dan hati-hati. Yani menuturkan bagaimanana Kemenkeu pun menetapkan harga maksimal yang harus dibeli. “Jadi satu masker Rp 5 ribu,” jelasnya.

Sementara itu, hasil rapid test terhadap petugas pengawas baru 5 petugas hasilnya reaktif. “Di Sumbawa satu orang dan Bima empat orang,” terangnya.

Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, dan Dompu belum melaporkan hasil rapid test. “Sementara di KLU dan KSB tidak ada calon independen tidak ada verfak, jadi belum di rapid pengawasnya,” pungkasnya.

Nantinya petugas yang dinyatakan reaktif dilarang turun melakukan pengawasan verfak dan coklid. Tugas-tugasnya akan digantikan oleh pegawai kesekretariatan yang ada di Bawaslu NTB. “Itu salah satu strategi atasi yang hasil testnya reaktif,” pungkasnya. (zad/r2)