VIDEO : Ketua DPRD Diduga “Nyambi” Jadi Aplikator RTG

61

TANJUNG-Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin mendapat sorotan karena diduga nyambi sebagai aplikator Rumah Tahan Gempa (RTG). Hal ini menyusul adanya sejumlah keluhan dan temuan yang bersangkutan menyalahgunakan wewenangnya sebagai legislatif.

Ketua LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Amati) Lombok Utara Iskandar membeberkan, ketua dewan diduga melakukan intervensi. Dilakukan pada sejumlah kelompok masyarakat (Pokmas) yang akan menerima bantuan RTG.

”Kami sayangkan jika aktivitas beliau justru mengunakan fasilitas (mobil) yang diberikan lembaga DPRD,” ujar dia, kemarin (25/8).

Info yang didapat, wakil rakyat itu secara langsung telah turun ke beberapa desa di Kecamatan Bayan. Dia diduga menggunakan kekuatannya sebagai ketua dewan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Polanya, mencari data RTG yang belum dikerjakan agar bisa masuk untuk mengerjakan pembangunannya.

”Ada masyarakat yang mengeluh pada kami dan ini yang jadi acuan kita menyelidiki hal ini,” sambung dia.

Wakil rakyat dinilai sudah seharusnya mendorong pembangunan RTG bisa segera rampung. Terlebih pusat sudah memberi keputusan untuk menghentikan pemberian bantuan dana pada akhir Agustus 2021.

”(Tapi, Red) sebagai pimpinan DPRD dia seharusnya ikut komunikasi ke pusat. Bukan malah terjun berkecimpung secara langsung mengerjakan RTG,” tegas dia.

”Harusnya dikerjakan masyarakat supaya ada keuntungan yang didapat masyarakat. Apalagi konsep pembangunan RTG ini sejatinya adalah swakelola,” tandas dia.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin menjawab enteng. Dia mengingatkan, tidak ada syarat dalam pencalonan yang mengatakan anggota DPRD tidak boleh menjadi pengusaha. Sehingga ketika pihaknya berkecimpung dalam pembangunan RTG, maka hal tersebut menjadi sah-sah saja.

Namun dirinya membantah turun langsung melakukan intervensi di masyarakat. ”Selama ini juga saya di rumah tidak pernah (turun, Red) langsung,” sanggah dia.

Menyangkut tuduhan dirinya menggunakan kekuasaan, Nasrudin juga menampik hal tersebut. Dirinya mengaku hanya sebatas sebagai pengusaha. Bukan sebagai pimpinan dewan yang menginstruksikan supaya Pokmas mau menggunakan jasa aplikator A, B, dan seterusnya. Bahkan dirinya justru mengimbau agar masyarakat yang mengerjakan pembangunan sendiri untuk menggunakan toko bangunan mana pun.

”Tidak benar tuduhan itu, yang mengelola itu istri saya kok, bukan saya. Silakan bangun, cari bahan di toko mana pun yang berkualitas. Ini soal peningkatan ekonomi bukan terpusat di satu aplikator,” pungkas dia. (fer/r9)