Pertemuan ini membahas prospek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mendukung energi bersih di Pulau Flores.
Audiensi dihadiri Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo dan Executive Vice President Manajemen Panas Bumi PT PLN (Persero) John Y.S. Rembet.
Hadir juga Wakil Bupati Kabupaten Ngada Bernadinus Dhey Ngebu, Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere, General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra Yasir, Manajer PLN UPP Nusra 2 Osta Melano, Direktur Daya Mas Nage Geothermal untuk PLTP Nage Eben Ezer Siahaan, dan Kepala Teknis Panas Bumi PLTP Sukoria Doni Masditok.
Mereka diterima Bapa Uskup Agung Ende Mgr. Paulus Budi Kleden SVD, Kuria Keuskupan Agung Ende, serta beberapa imam dari komisi terkait.
Audiensi ini merupakan langkah strategis PLN dan pemerintah untuk menggali aspirasi masyarakat terdampak di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang disampaikan melalui Keuskupan Agung Ende.
Proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lancar dengan kesepakatan dari seluruh pihak dan lapisan masyarakat.
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo mengatakan tujuan utama pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan dampak negatif.
Gigih menjelaskan bahwa Undang-undang Panas Bumi mengatur pemanfaatan sumber daya ini secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Selain sebagai sumber energi listrik, panas bumi juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti pengeringan hasil panen masyarakat, termasuk kopi, kemiri, dan cengkeh, serta pengembangan sektor pariwisata, misalnya pemandian air panas.
Selain itu, uap panas bumi dapat digunakan dalam produksi gula aren dan produk lokal lainnya sesuai potensi daerah.
Dengan manfaat yang begitu luas, Gigih menegaskan pentingnya dialog yang berkelanjutan agar dapat menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.
Pada kesempatan itu, GM PLN UIP Nusra Yasir menyampaikan, sistem kelistrikan di Flores saat ini masih didominasi pembangkit berbasis energi fosil yang ketersediaannya semakin terbatas.
Batu bara dan BBM harus didatangkan dari luar Pulau Flores untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
Oleh karena itu, sesuai dengan program pemerintah, pembangkit berbasis energi fosil akan digantikan oleh energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, seperti panas bumi.
"Cadangan sistem kelistrikan di Flores saat ini sangat terbatas, sehingga pengembangan PLTP Mataloko, Sokoria, dan Nage sangat dibutuhkan," ungkap Yasir.
Ia menambahkan, berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, penyediaan tenaga listrik dari panas bumi bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi.
"PLTP dipilih karena memiliki suplai energi yang kontinu dan andal, rendah emisi karbon, serta bersumber dari energi domestik di Pulau Flores," jelasnya.
Sejalan dengan pengembangan PLTP, PLN UIP Nusra juga menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat (Comdev & CSR) di desa-desa terdampak, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Yasir menegaskan, setiap proyek infrastruktur kelistrikan yang dikerjakan PLN, termasuk PLTP Mataloko, selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, serta prinsip ekologi integral yang mengutamakan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi.
"Pengembangan PLTP ini mengacu pada prinsip ekologi integral dengan memperhatikan keutuhan ciptaan, dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial dan lingkungan," tambah Yasir.
Menanggapi pemaparan tersebut, Keuskupan Agung Ende menyatakan pihaknya akan mengadakan rapat internal bersama Kuria dan komisi-komisi terkait guna membahas lebih lanjut poin-poin yang disampaikan dalam audiensi.
Keuskupan menekankan bahwa dalam pengambilan keputusan, mereka memiliki mekanisme tersendiri.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian Keuskupan Agung Ende dalam pengembangan PLTP Mataloko, Sokoria, dan Nage meliputi keberlanjutan sektor pertanian yang berkaitan dengan budaya lokal, ketersediaan air bagi masyarakat, serta keterbatasan lahan akibat kondisi geografis wilayah tersebut. (*)
Editor : Marthadi