Melansir laporan dari The Times, Aston Villa terindikasi telah melampaui batas pengeluaran yang ditetapkan UEFA terkait biaya skuad (squad cost rule).
Berdasarkan regulasi UEFA, setiap klub peserta kompetisi Eropa dilarang menghabiskan lebih dari 70 persen dari total pendapatan mereka untuk keperluan gaji pemain, biaya transfer, hingga komisi agen. Jika melampaui batas tersebut, klub akan menghadapi sanksi disiplin maupun finansial.
Catatan merah ini bukan yang pertama bagi kubu The Villans. Pada musim panas lalu, Aston Villa sudah dijatuhi denda sebesar 6 juta euro karena melampaui batas pengeluaran tahun 2024 yang saat itu masih berada di angka 80 persen.
Dengan diturunkannya batas tersebut menjadi 70 persen pada tahun ini, posisi keuangan Villa kian terjepit.
Perbedaan Aturan UEFA dan Premier League
Meskipun diprediksi bakal melanggar aturan UEFA, Aston Villa diklaim tetap patuh pada aturan Profitabilitas dan Keberlanjutan (PSR) milik Premier League. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam sistem akuntansi antara kedua otoritas tersebut.
Di level domestik, Aston Villa dapat mencatatkan pendapatan sekitar 64 juta poundsterling hasil dari penjualan tim wanita mereka kepada perusahaan induk. Praktik akuntansi internal ini membantu klub memenuhi ambang batas PSR Liga Inggris.
Sayangnya, UEFA memiliki standar yang jauh lebih ketat dan tidak mengakui keuntungan dari transaksi internal semacam itu sebagai pendapatan resmi.
“UEFA, bagaimanapun, tidak mengakui praktik akuntansi internal semacam itu,” tulis laporan The Times.
Kini, manajemen Aston Villa harus bersiap menghadapi konsekuensi dari regulasi finansial Eropa tersebut di tengah ambisi mereka untuk terus bersaing di level tertinggi kompetisi antarklub Benua Biru.
Editor : Redaksi Lombok Post