LombokPost-Dugaan pungutan liar (Pungli) terjadi di lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima.
Oknum pejabat inisial I diduga memotong tunjangan guru daerah terpencil.
Hal itu diungkap Anggota Komisi I DRPD Kabupaten Bima Erwin.
Dia mengaku, oknum inisial I tersebut menjabat sebagai kepala bidang (Kabid) di Dinas Dikbudpora Bima.
“Kasus ini sudah cukup lama mencuat,” ungkap Erwin, kemarin (14/12).
Dugaan praktek pungli yang dilakukan oknum kabid itu terungkap berdasarkan keluhan guru terpencil di wilayah Kecamatan Sanggar dan Tambora.
Mereka mengeluhkan terjadi pemotongan tunjangan sebagai guru terpencil.
Baca Juga: Pj Bupati Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji Guru Tidak Tetap di Lotim
“Seharusnya yang diterima para guru sebesar Rp 8,5 juta, namun dipotong hingga mencapai Rp 3,4 juta. Saya sering dapat keluhan guru-guru di sana soal ini,” ungkapnya.
Atas dugaan pungli tersebut, Erwin mendesak Inspektorat segera turun tangan. Mendalami dan mengklarifikasi langsung terhadap sejumlah guru terpencil yang menjadi korban pungli.
“Inspektorat jangan hanya hanya sekedar klarifikasi, tapi juga saya minta melakukan penelusuran mendalam soal indikasi pungli ini,” tegasnya.
Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima Zunaidin yang dikonfirmasi irit bicara.
Dia bungkam saat ditanya mengenai dugaan praktik pungli yang dilakukan oknum bawahannya itu.
Kepala Inspektorat Kabupaten Bima Agus Salim mengaku persoalan dugaan praktik pungli di Dinas Dikbudpora sedang ditindaklanjuti. Bahkan, oknum pejabat sudah dipanggil untuk diklarifikasi.
“Insya Allah, persoalan yang disampaikan Anggota DPRD Bima itu sedang berproses,” pungkasnya. (gun/jlo/r8)
Editor : Marthadi