
LombokPost- Kebijakan menghapus status Pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah dipercepat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Langkah ini untuk memastikan seluruh satuan pendidikan dipimpin kepala sekolah definitif.
Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) NTB Wirman Kasmayadi menuturkan, keberadaan Plt kepala sekolah memiliki keterbatasan kewenangan.
Padahal, kepala sekolah berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terutama dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga penandatanganan ijazah. Karena itu, percepatan pengisian kepala sekolah definitif menjadi fokus pemerintah.
Kebijakan ini mengacu pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 yang diperkuat Kepmen Dikdasmen Nomor 129/P/2025. Dalam implementasinya, pemerintah menghadirkan Aplikasi KSPSTK (Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan).
Baca Juga: Tim Basket MTsN 1 Mataram Juara Tunas Daud Championship 2026
“Sistem ini terintegrasi dengan data BKN melalui layanan MyASN. Sehingga proses mutasi dan promosi kepala sekolah definitif berjalan lebih transparan dan akuntabel,” ujar Wirman.
Dalam skema terbaru, lanjut Wirman, terdapat dua jalur pengisian jabatan kepala sekolah, yakni jalur reguler dan nonreguler.
Jalur nonreguler menjadi solusi bagi daerah dengan keterbatasan anggaran karena memungkinkan guru dilantik lebih dulu sebelum mengikuti pelatihan.
“Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi percepatan menghapus status Plt kepala sekolah secara nasional,” tuturnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




