LombokPost-Rencana Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Parado, Bima menuai reaksi dari Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang memperoleh suara lebih tinggi.
Penolakan mereka dianggap wajar karena khawatir disalip kompetitornya.
Menyusul perolehan suara sementara hanya terpaut tipis dengan caleg lain.
Salah satu Caleg Irwan terang-terangan menyatakan penolakan terhadap rencana PSU di Kecamatan Parado.
"Saya tegas menolak rencana PSU di (kecamatan) Parado," kata dia, Selasa (20/2).
Baca Juga: KPU Kabupaten dan Kota Bima Tunda Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan
Caleg dari partai Gelora itu mengaku khawatir akan tersingkir dan disalip Caleg lain dengan adanya rencana PSU di Kecamatan Parado.
"Jelas-jelas saat ini saya peroleh suara 1.000 lebih dan unggul dari caleg lain dalam satu partai, dan bisa saja perolehan suara lawan lebih unggul dengan adanya PSU," tutur Caleg Dapil 1 Kabupaten Bima ini.
Menurut dia, Bawaslu terlalu dini menyarankan pelaksanaan PSU total di Kecamatan Parado.
Padahal belum diidentifikasi lebih jauh persoalan yang terjadi.
"Harusnya kami caleg ini yang diundang juga, bukan ketua-ketua partai. Kami yang merasa dirugikan adanya PSU ini," ujarnya.
Dia meminta kepada Kapolda NTB dan Kapolres Bima agar mengusut tuntas kasus pembakaran logistik Pemilu di Kecamatan Parado.
"Saya minta dengan hormat agar menangkap aktor intelektual dalam kasus Parado. Tangkap semuanya, jangan dibiarkan keliaran," pintanya.
Caleg Dapil 1 Kabupaten Bima dari PDI Perjuangan Dahlan Umar menolak rencana PSU.
"Saya menolak rencana PSU total di Kecamatan Parado," ujar pria yang memperoleh suara 1.300 lebih dalam Pemilu 2024 ini.
Dahlan mengaku, rencana PSU total di Kecamatan Parado merugikan pihak lain dan terlalu dini disarankan dilakukan PSU.
"Rencana PSU ini sudah jelas akan merugikan pihak lain. Harusnya Bawaslu tidak terlalu cepat menyimpulkan PSU total," sesalnya.
Menurut dia, persoalan pembakaran logistik Pemilu di beberapa TPS Kecamatan Parado tidak mesti langsung dinyatakan PSU secara total untuk satu kecamatan.
"Yang terjadi di Parado itu tidak dapat dikategorikan untuk dilakukan PSU secara total. Itu terjadi akibat ulah beberapa orang saja," ujarnya.
Atas rencana PSU total di Kecamatan Parado tersebut dikhawatirkan kedudukan caleg yang diketahui unggul akan tersalip.
"Salah satu alasan kami menolak, ya kami khawatir disalip caleg lain. Sudah jelas kami peroleh suara terbanyak dari caleg lain," tuturnya.
Dia meminta kepada Kapolda NTB dan Kapolres Bima agar mengusut tuntas kasus pembakaran di Kecamatan Parado.
"Semua yang terlibat harus ditangkap," pintanya. (man/r8)
Editor : Kimda Farida