LombokPost - DPRD Kabupaten Dompu mencium adanya dugaan honorer siluman yang lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paro Waktu.
Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Dompu, Muttakun. Dia mengaku, pihaknya menerima sedikitnya 10 laporan dari masyarakat terkait nama-nama yang muncul dalam pengumuman. Padahal mereka tidak pernah bekerja di instansi tersebut dalam dua hingga tiga tahun terakhir.
"Dua laporan saya terima dalam bentuk hardcopy, dan delapan sampai sembilan melalui pesan messenger," jelasnya, beberapa hari lalu.
Baca Juga: Nasib Tak Jelas, Honorer Non Database Dompu Minta Diangkat Jadi PPPK Paro Waktu
Politisi Partai NasDem ini menjelaskan, laporan-laporan tersebut datang dari beberapa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga beberapa organisasi perangkat daerah teknis.
Muttakun menekankan perlunya menindaklanjuti laporan tersebut untuk mencegah dugaan manipulasi data.
Hal ini penting agar masalah tidak berlarut-larut dan tidak menyeret Bupati Dompu di kemudian hari.
"Prinsip akuntabilitas dan transparansi harus ditegakkan dalam perekrutan PPPK," tegasnya.
Baca Juga: Oknum ASN di Dompu Diduga Berzina Bareng Istri Tukang Ojek
Dia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kabupaten Dompu untuk melampirkan absensi pada setiap usulan nama tenaga honorer. "Kalau tidak dilampirkan absensi, kambing pun bisa masuk namanya di sana," pungkasnya.
Editor : Jelo Sangaji