LombokPost - Bupati Dompu Bambang Firdaus menyikapi laporan adanya dugaan pegawai siluman dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paro Waktu.
Bupati mengumumkan pembentukan tim investigasi khusus yang melibatkan unsur Inspektorat, BKD, Dinas Dikpora, dan Bagian Hukum Setda Dompu.
Tim ini ditugaskan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh pegawai yang dinyatakan lulus. Termasuk memastikan keabsahan 5.573 nama PPPK Paro Waktu yang telah diumumkan sebelumnya.
“Kalau nanti ditemukan ada nama yang hanya terdaftar tapi tidak pernah bekerja alias siluman, kami minta untuk mengundurkan diri. Hari ini tim mulai bekerja di lapangan,” tegas Bambang, Minggu (5/10).
Langkah cepat Bupati ini mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Dompu. Ketua DPRD Muttakun mengaku, pihaknya lebih dulu menerima sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan tenaga honorer fiktif yang lolos dalam seleksi PPPK Paro Waktu.
“Kami menerima sedikitnya sepuluh laporan, dua di antaranya dalam bentuk hardcopy dan sisanya lewat pesan messenger," ungkap dia.
Semuanya menyebut adanya nama-nama yang muncul dalam pengumuman PPPK. Padahal mereka tidak pernah bekerja di instansi tersebut dalam dua sampai tiga tahun terakhir.
"Laporan datang dari berbagai satuan pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah teknis," beber politisi NasDem ini.
Dia menilai perlu dilakukan penelusuran serius untuk memastikan tidak ada manipulasi data dalam proses rekrutmen. “Kita tidak ingin masalah ini dibiarkan sampai menyeret Bupati atau pejabat terkait di kemudian hari. Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan,” ujarnya.
Muttakun juga mendesak BKD-PSDM Dompu agar mewajibkan setiap usulan nama tenaga honorer dilengkapi dengan data absensi kehadiran selama masa pengabdian.
“Kalau tidak dilampirkan absensi, kambing pun bisa masuk namanya di sana,” sindirnya tajam.
Sebelumnya, DPRD Dompu telah melakukan sidak ke sejumlah OPD, SD, dan SMP menindaklanjuti laporan warga. Hasil awal menunjukkan adanya dugaan tenaga non-ASN yang tidak aktif bekerja, namun tetap lolos seleksi PPPK.
Editor : Jelo Sangaji